Banding merupakan salah satu tahap dala tax dispute resolution(penyelesaian sengketa pajak) berupa upaya hukum yang dilakukan terhadap suatu keputusan apabila Wajib Pajak tak puas atau tak sependapat dengan hasil ketetapan pajak yang dijatuhkan. Prosesnya menggunakan dasar hukum Undang-undang 14/2002 tentang pengadilan pajak.
Persyaratan mengajukan banding
Ada beberapa istilah yang harus Anda kenali sebelum mengajukan banding dalam sengketa pajak, antara lain:
Surat uraian banding
Surat terbanding kepada pengadilan pajak yang isinya membahas jawaban atas alasan banding dari pemohon banding.
Surat bantahan
Surat dari pemohon banding atas penggugat yang diajukan kepada pengadilan pajak dan isinya membahas bantahan atas surat bantahan atau surat uraian banding.
Pengadilan pajak
Badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk Wajib Pajak atau penanggung pajak yang memerlukan keadilan saat menghadapi sengketa pajak (tax dispute).
Sementara persyaratan yang wajib dipenuhi sudah diatur dalam Undang-undang 14/2002 tentang pengadilan pajang pasal 35 dan pasal 36, yaitu:
Mengajukan banding dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal penerimaan keputusan yang dibanding, kecuali ada undang-undang lain yang mengaturnya;
Dalam tax dispute resolution, terhadap satu keputusan yang diajukan dalam surat banding;
Banding diajukan dengan alasan-alasan jelas dan valid serta dicantumkan bersama tanggal terima surat keputusan yang dibanding;
Menyertakan salinan keputusan yang dibanding pada surat banding;
Banding hanya bisa diajukan Wajib Pajak kalau besarnya jumlah pajak terutang telah dibayar hingga 50% dengan melampirkan SSP (Surat Setoran Pajak) dan Pbk (Pemindahbukuan).
Hal-hal Wajib Pajak sebagai pihak pemohon
Setelah mengetahui persyaratan, Anda perlu mempelajari pula hak Wajib Pajak sebagai pihak yang mengajukan permohonan banding, antara lain:
Selama jangka waktu tiga bulan sejak penerimaan keputusan banding pajak, Wajib Pajak selaku pemohon banding berhak melengkapi surat banding untuk memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan;
Surat bantahan dapat Anda masukan dalam jangka waktu 30 hari sejak surat uraian banding pajak diterima;
Wajib Pajak sebagai pemohon banding berhak memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan. Selain itu, Anda dapat menyertakan bukti yang dibutuhkan dengan catatan Anda harus memberitahukannya secara tertulis kepada ketua pengadilan pajak;
Pemohon banding pajak dapat hadir dalam tahap sidang pembacaan keputusan;
Pemohon banding pajak dapat meminta pendampingan atau perwakilan oleh kuasa hukum yang sudah terdaftar atau mendapatkan izin dari ketua pengadilan pajak maupun saksi pada majelis.
Jangka waktu sidang banding terkait sengketa pajak memang terbilang lama, bahkan bisa mencapai 12 bulan. Siapkan berkas-berkas yang bisa membantu proses, baik tax planning PPN, transaksi, hingga surat perpajakan yang dapat membantu pengajuan banding diterima. Dengan begitu, tax dispute resolution memberikan hasil yang Anda harapkan.
Meski menjalankan bisnis semakin mudah, layanan dari konsultan bisnis direkomendasikan untuk memantapkan Anda dalam mengambil strategi maupun menjalin kerja sama dengan klien potensial. Khususnya bagi Anda yang berencana memulai bisnis pada 2021.
Pengamat ekonomi Acuviarta Kartabi dari Universitas Pasundan mengungkapkan, 2021 akan menjadi tahun para generasi milenial mengembangkan bisnis, karena mereka memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap kemajuan teknologi. Disitat dari Detik.com, Acuviarta pun mengatakan tren bisnis seperti fesyen, kuliner, online game, dan pemasaran digital akan semakin diminati tahun ini.
Namun, sebelum memulai konsultasi, ada beberapa jenis konsultan yang perlu diketahui, antara lain:
Strategi dan perencanaan
Sebelum meluncurkan barang dan jasa untuk dipasarkan, pelaku bisnis harus menyusun strategi serta perencanaan yang mencakup banyak aspek. Selain itu, Anda juga harus mengantisipasi risiko yang datang dan menyiapkan solusi untuk menanganinya. Dengan begitu, bisnis akan stabil sejak dikembangkan dari awal.
Konsultan yang bergerak di bidang ini pun akan membantu Anda dalam memulai bisnis, menerapkan strategi, hingga mengakali persaingan bisnis. Jadi, Anda dapat menekan peluang kesalahan yang acap kali dilakukan pebisnis, secara disadari maupun tidak. Kemudian, Anda juga dapat mengelola bisnis berbekal perencanaan yang matang.
Marketing
Pemasaran atau marketing adalah bidang penting yang mempengaruhi bisnis dalam jangka waktu panjang. Konsultan bisnis yang bergerak di bidang ini membantu Anda yang membutuhkan metode promosi kepada konsumen. Pasalnya, metode pemasaran akan berdampak terhadap jumlah profit yang diperoleh sampai reputasi brand di mata audiensi.
Bersama konsultan di bidang marketing, Anda akan lebih siap menghadapi persaingan yang semakin ketat di kalangan pebisnis. Para konsultan biasanya akan terjun ke lapangan untuk membaca tren hingga melakukan survei terhadap konsumen. Dengan begitu, Anda bisa menentukan jenis strategi pemasaran yang tepat hingga merancang produk yang diperlukan.
Sumber Daya Manusia (SDM)
Memperhatikan Human Resource atau Sumber Daya Manusia (SDM) harus dilakukan sejak awal merintis bisnis. Pasalnya saat bisnis berkembang pesat, Anda akan membutuhkan jasa dari orang lain yang berpengalaman di bidangnya untuk mengurus pemasaran, administrasi, hingga tax planning PPN supaya operasional bisnis berjalan lancar.
Lalu, apa peran konsultan yang menyediakan layanan terkait SDM? Mereka akan membantu Anda menempatkan orang-orang yang tepat sesuai posisi yang pantas. Selain itu, konsultan ini juga akan membantu dalam proses perekrutan untuk menyaring dan memperoleh SDM dengan skill yang diperlukan. Sehingga bisnis Anda akan bertahan setelah mencapai kesuksesan yang ditargetkan.
Anda bisa memakai salah satu atau semua konsultan di atas untuk menjalankan bisnis. Jangan lupa memastikan konsultan bisnis yang dipilih memang menguasai bidang dan kompeten membantu para kliennya.
Sumber:
Dear Millenial, Ini Tren Bisnis yang Diprediksi Moncer di 2021 (2021, January 11). Diakses pada 12 Januari 2021. https://news.detik.com/
4 Jenis Konsultan Bisnis Mudahkan Usaha Meningkat Pesat (2019, January 14). Diakses pada 12 Januari 2021. https://grapadinews.co.id/
Anjuran perencanaan pajak atau tax planning PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sepertinya akan terus digaungkan pada 2021, terutama pada badan usaha. Hal ini disebabkan adanya kontraksi PPN sepanjang 2020 senilai Rp448,4 triliun. Disitat dari Kontan.co.id, Kemenkeu mengungkapkan bahwa kontraksi tersebut mencapai 15,6% yoy (year on year) apabila dibandingkan pencapaian pada 2019 yang menyentuh Rp531,6 triliun.
Laporan setoran pajak yang berasal dari konsumsi barang dan pajak tersebut dinilai tak mampu memenuhi target. Berdasarkan laporan APBN 2020, realisasi PPN hanya sampai ke 88,4% dari total outlook penerimaan senilai Rp507,5 triliun, seperti yang sudah dirinci dari Januari hingga Desember 2020. Oleh karena itu, badan usaha maupun pihak lain yang terlibat didorong untuk mengurus laporan PPN untuk 2021 secara optimal.
Tax planning dan perannya terhadap badan usaha
Anda yang sudah mengelola perusahaan atau jasa audit pajak pasti familier dengan perencanaan pajak atau tax planning. Bagi Wajib Pajak badan usaha, jenis perencanaan ini sifatnya amat penting, sebab pajak termasuk biaya atau beban yang berpotensi mengurangi laba bersih. Dengan tax planning, perusahaan dapat mencegah ketidakpatuhan perpanjangan yang sering kali memicu utang pajak tak terduga.
Dengan kata lain, tax planning dianggap sebagai upaya menekan atau mengurangi beban pajak yang wajib dibayarkan pada negara. Anda yang belum memahami konsep perencanaan ini dapat meminta bantuan kepada konsultan pajak onlineuntuk mendalami manajemen perpajakan. Dengan demikian, Anda bisa mematuhi aturan perpajakan yang legal.
Dalam hal ini, penghematan pajak bisa dilakukan dengan hal-hal yang diatur perundang-undangan (loopholes). Langkah tersebut bertujuan untuk menghindari pelanggaran konstitusi maupun undang-undang perpajakan yang ditetapkan pemerintah.
Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui tax planning mencakup:
Memperkecil jumlah pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak, sehingga anggaran untuk pengeluaran bisa lebih efisien;
Menyiapkan dan memperhitungkan pembayaran pajak berdasarkan aturan supaya Anda tak berhadapan dengan denda atau sanksi yang akan membuat pengeluaran membengkak. Jasa pembukuan maupun audit diperlukan dalam persiapan untuk menghindari kesalahan;
Mengatur pajak supaya dapat dibayar sesuai jumlah yang semestinya, bukan ditujukan untuk mengelak kewajiban pembayaran pajak yang kerap disalahartikan Wajib Pajak.
Jenis dan syarat menjalankan praktik tax planning
Berdasarkan jenisnya, tax planning dibagi menjadi dua, antara lain:
National tax planning
Jenis perencanaan ini menggunakan undang-undang domestik sebagai pedoman. Kemudian, national tax planning dilakukan Wajib Pajak badan usaha yang hanya mempunyai usaha di Indonesia atau bertransaksi dengan Wajib Pajak di dalam negeri.
International tax planning
Jenis perencanaan ini dilakukan Wajib Pajak badan usaha yang mengelola usaha di dalam maupun luar negeri. Karena harus mengurus transaksi domestik dan mancanegara, tak sedikit Wajib Pajak yang meminta saran dari konsultan bisnis sebelum mempraktikannya. Lalu, jenis perencanaan ini memperhatikan undang-undang atau tax treaty dari negara-negara yang terlibat.
Sementara untuk syaratnya, Anda harus memenuhi kriteria-kriteria berikut ini:
Tak pernah melanggar peraturan pajak yang diberlakukan pemerintah. Pelanggaran hanya akan memicu risiko bagi Wajib Pajak dan membuat tax planning gagal karena kemungkinan munculnya sanksi atau denda pajak;
Tidak memalsukan bukti penunjang maupun data lain yang diperlukan dalam pembayaran pajak;
Tax planning harus masuk akal secara bisnis. Jika kurang cermat, perencanaan tersebut malah akan melemahkan prosesnya.
Penerapan tax planning PPN dan mekanismenya
Berdasarkan Undang-undang 41/2009, tax planning PPN adalah salah satu jenis perencanaan seputar pengaturan objek Pajak Pengaturan Nilai yang harus diperhatikan Wajib Pajak badan usaha agar terhindar dari pembayaran PPN lebih besar. Ada beberapa tindakan yang dapat diambil untuk mencegahnya, salah satu di antaranya adalah mengaplikasikan mekanisme pengkreditan yang tepat.
Mekanisme pengkreditan PPN sebenarnya mempunyai konsep sederhana. Jika pajak keluaran lebih besar dari masukan, maka selisihnya dihitung sebagai PPN yang wajib dibayar. Sementara itu, kalau pajak keluaran lebih kecil dari masukan, maka selisihnya dianggap sebagai kelebihan bayar yang dapat Anda kompensasi dengan masa pajak berikutnya. Anda yang merasa sudah memenuhi pajak bisa mengajukan permohonan restitusi kepada Ditjen Pajak.
Untuk memudahkan proses penghematan atau pengurangan pajak, Wajib Pajak dapat menelusuri Undang-undang 42/2009 supaya pemahaman seputar mekanisme pengkreditan pajak masukan bisa berjalan lancar. Hal lain yang harus diperhatikan adalah menyetorkan laporan SPT Masa PPN sesuai jangka waktu yang ditetapkan, yakni paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Hal lain yang harus Anda perhatikan sebagai Wajib Pajak adalah pajak masukan yang bisa dikreditkan harus memenuhi persyaratan, baik formal maupun material. Pasalnya, ada sejumlah pajak masukan yang tak dapat dikreditkan, termasuk faktur pajak tak lengkap. Anda dapat mempelajari persyaratannya pengkreditan PM dalam Undang-undang PPN pasal 9 serta 16B.
Strategi tax planning PPN yang bisa diaplikasikan
Anda yang mengandalkan jasa audit pajak terbaik akan dibimbing menangani perencanaan pajak PPN melalui setidaknya tiga strategi. Masing-masing strategi pun dirancang untuk mencapai tujuan. Untuk lebih lengkapnya, berikut strategi tax planning khusus PPN yang dapat Anda pelajari sebagai Wajib Pajak yang patuh.
Memaksimalkan pajak masukan
Wajib Pajak badan usaha pada strategi ini harus memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memaksimalkan jumlah pajak masukan agar bisa dikreditkan. Cara lain yang bisa Anda ambil adalah meningkatkan jumlah ekspor sesuai ketentuan atas transaksi ekspor yang dikenakan tarif sebesar 0%.
Dengan tax audit yang tepat, Wajib Pajak yang membeli barang untuk diekspor akan mendapatkan pajak masukan lebih besar, sehingga kelebihan pembayaran bisa dikompensasi atau restitusi.
Impor inden dari importir ber-NPWP
Ketika melakukan impor inden bersama importir yang memiliki NPWP, pembiayaan impor yang meliputi bea, L/C, maupun yang berkaitan dengan impor ditanggung oleh indentor. Kemudian, sesuai ketentuan impor inden atas barang dari importir ke indentor termasuk tak terutang PPN, sementara komisi yang diserahkan kepada importir dikenakan PPN dan bisa dikreditkan.
Jika dilakukan dengan benar, impor inden akan menguntungkan Anda sebagai Wajib Pajak badan usaha, karena dapat mengurangi jumlah PPN terutang.
Siapkan faktur pajak lengkap untuk laporan
Anda yang tak mau terlibat proses tax dispute resolutionyang panjang harus menyiapkan faktur lengkap. Faktur pajak merupakan salah satu kriteria umum yang membuktikan pajak masukan bisa dikreditkan. Selain itu, kriteria tersebut dapat berupa dokumen yang diperlakukan selayaknya faktur pajak standar sesuai ketentuan perundang-undangan/
Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai PKP, tetapi kedapatan tak membuat faktur pajak akan dikenakan sanksi senilai 2% dari Dasar Pengenaan pajak dan berisiko membebani jumlah pajak.
Dapat disimpulkan bahwa tax planning PPN memegang peran penting dalam operasional kegiatan usaha, sehingga harus Anda kelola serapi mungkin.
Sumber:
Kemenkeu melaporkan setoran PPN sepanjang 2020 mengalami kontraksi (2021, January 7). Diakses pada 12 Januari 2021. https://nasional.kontan.co.id/
