Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2020, baik untuk pajak pribadi maupun badan usaha. Layanan lewat sistem online pun diharapkan mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sesegera mungkin, terutama di masa pandemi seperti sekarang yang tak memungkinkan proses pelaporan langsung di kantor pajak.
Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, mengungkapkan bahwa Wajib Pajak bisa memanfaatkan e-filing untuk menyerahkan SPT mereka, seperti yang disitat dari Medcom. Sebagai pengingat, Wajib Pajak orang pribadi memiliki batas waktu penyampaian sampai 31 Maret, sementara Wajib Pajak badan usaha hingga 30 April.
Siapa pihak yang dikategorikan ke Wajib Pajak Orang Pribadi?
Sebenarnya, membedakan Wajib Pajak orang pribadi dengan badan usaha cukup mudah, tetapi masing-masing kategori masih dibagi lagi ke beberapa jenis dengan perhitungan berbeda. Secara garis besar, Wajib Pajak orang pribadi memakai sistem self-assessment untuk melaporkan SPT Tahunan. Surat tersebut memuat perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau non-objek pajak, serta harta dan kewajiban berdasarkan undang-undang perpajakan.
Adapun Wajib Pajak orang pribadi dibagi menjadi dua jenis, antara lain:
WP orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri
Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) 36/2008, Wajib Pajak orang pribadi yang termasuk ke dalm subjek pajak dalam negeri dan harus membayar pajak pribadi mereka mencakup:
Orang pribadi yang bertempat tinggal dan berdomisili di Indonesia, atau
Orang pribadi yang berada atau menetap di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan, atau
Orang pribadi yang berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak dan berniat menetap di Indonesia.
WP orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri
Masih dari undang-undang yang sama, Wajib Pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri mencakup kriteria berikut ini:
Orang pribadi yang tak menetap di Indonesia atau tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan dan sedang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dengan bentuk usaha tetap di Indonesia;
Orang pribadi yang tak menetap di Indonesia atau tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan. Mereka juga menerima atau mendapatkan penghasilan di Indonesia dan tak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dengan bentuk usaha tetap di Indonesia.
Setelah mengetahui jenis Wajib Pajak orang pribadi, Anda akan lebih mudah menyiapkan SPT Tahunan. Jika Anda belum pernah menyetorkan surat tersebut, manfaatkan layanan bersertifikat konsultan pajak sebagai pendamping. Dengan begitu, Anda akan terhindar dari kesalahan saat menghitung jumlah pajak pribadi dan dapat mencantumkannya pada formulir yang sesuai.
Sumber:
DJP Imbau Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan Lebih Awal (2021, January 11). Diakses pada 20 Januari 2021. https://www.medcom.id/
Sedang mempersiapkan tax savinguntuk periode tahun ini? Anda yang menjalankan usaha bisa bernapas lega karena sejumlah sektor dan industri masih mendapatkan insentif pajak dalam rangka penanganan wabah Covid-19. Dituturkan Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, program tersebut akan diperpanjang sampai 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2021.
Insentif pajak untuk menghadapi Covid-19
Dilansir dari Antaranews, fasilitas pajak tak hanya diberikan untuk vaksin beserta bahan bakunya. Industri farmasi vaksi dan/atau obat pun bisa memanfaatkan insentif pajak setelah menerima surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Adapun fasilitas pajak yang diperpanjang sampai 31 Desember 2021 telah diatur dalam PMK- 143/PMK.03/2020 untuk pengadaan barang dan jasa terkait penanganan Covid-19.
Kemudian, fasilitas pembebasan atau pemotongan pajak penghasilan ikut diperpanjang sampai 31 Desember, mencakup Pasal 22 dan Pasal 22 impor atas pembelian dan impor barang untuk menangani Covid-19 yang dilaksanakan badan/instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lainnya.
Sementara itu, insentif pajak yang diperpanjang hingga 30 Juni 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah 29/2020 adalah pajak penghasilan masyarakat yang berkontribusi membantu pemerintah dalam memerangi wabah melalui sumbangan, produksi, penugasan dan penyediaan harta.
Tax saving yang dilakukan untuk pajak akhir tahun
Jika Anda tak termasuk ke dalam kategori di atas, masih ada tax saving yang bisa diaplikasikan. Langkah ini sebaiknya dilakukan sejak jauh-jauh hari untuk mencegah kelalaian atau risiko lainnya seperti pelanggaran. Anda pun bisa mengandalkan jasa bersertifikat konsultan pajak untuk membantu mempersiapkannya.
Tunda pengakuan penghasilan
Menunda pengakuan penghasilan ke tahun berikutnya adalah salah satu langkah yang dapat digunakan perusahaan untuk meringankan pajak penghasilan badan. Penundaan pun bisa Anda lakukan di aspek lainnya di antaranya penerimaan piutang dana, pelunasan utang berbentuk valuta asing yang menghasilkan laba selisih kurs, atau penjualan aktiva yang memberikan hasil laba.
Mempercepat proses pengakuan biaya
Meningkatkan biaya iklan dan promosi di akhir tahun, menjual aktiva tetap dengan nilai jauh di atas harga yang beredar di pasar, atau mempercepat proses pembelian aktiva tetap baru adalah sejumlah langkah yang bisa Anda ambil untuk menghemat pajak. Pengakuan biaya pada segi operasional serta employee experience pun bisa diterapkan sebagai opsi alternatif.
Menghindari pajak lebih bayar serta rugi fiskal
Langkah terakhir yang dapat Anda lakukan adalah menghindari pajak lebih bayar serta kerugian fiskal. Pajak lebih bayar terasa merepotkan karena menghambat likuidasi finansial dan efisiensi dalam mengelola usaha. Sementara pengembalian kelebihan bayar akan mempertemukan Anda dengan sejumlah pemeriksaan panjang yang melambatkan performa mengelola usaha.
Selamat mempersiapkan strategi tax savinguntuk menunjang kinerja dan operasional perusahaan!
Sumber:
Kemenkeu perpanjang insentif pajak hingga akhir 2021 (2021, January 15) Diakses pada 20 Januari 2021. https://www.antaranews.com/
KlikPajak (2018). Strategi Perusahaan Menghemat Pajak Penghasilan Akhir Tahun. https://klikpajak.id/
Sudah menjadi hal wajar bagi pelaku usaha menggunakan jasa audit perusahaan untuk menunjang kelancaran operasional. Audit membantu sebuah perusahaan untuk bertahan dan mencegah segala tindak kecurangan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Hasil dari audit pun bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas kerja hingga mengevaluasi performa perusahaan.
Jenis audit yang dilakukan perusahaan cukup bervariasi, sehingga tak sedikit yang membutuhkan jasa pihak ketiga yang menyediakan bersertifikat konsultan pajak maupun keuangan. Lalu, apa saja manfaat dari proses tersebut untuk perusahaan?
Pihak-pihak yang diuntungkan dengan audit
Dalam menjalankan audit, auditor akan mengumpulkan serta mengevaluasi bukti temuan atas transaksi dan informasi yang diperoleh melalui pemeriksaan. Mereka lantas akan mengolahnya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan bisa membantu perusahaan.
Adapun pihak-pihak yang akan diuntungkan dengan hasil audit tersebut, antara lain:
Pihak yang diaudit
Dalam hal ini, pihak yang diauti akan memperoleh kredibilitas keuangan yang lebih baik dan terpercaya, terutama di mata klien seperti pemegang saham, kreditor, hingga pemerintah. Proses audit yang dapat mencegah atau menemukan tindakan fraud pun akan membantu perusahaan untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Tak hanya itu, perusahaan berkesempatan menerima sumber pembiayaan dari pihak luar.
Anggota lain dalam dunia usaha
Dengan memakai jasa audit perusahaan terpercaya, anggota lain dalam dunia usaha seperti karyawan hingga kreditur akan turut diuntungkan, termasuk saat hendak mengambil kredit. Dalam beberapa kasus, audit bisa dijadikan dasar yang meyakinkan pihak asuransi saat hendak mengabulkan klaim dari perusahaan. Klien yang sedang menilai finansial, efisiensi operasional, hingga sistem pengendalian intern pun tak jarang menjadikan hasil audit sebagai pegangan.
Badan pemerintah atau badan hukum
Kemudian, audit akan memberikan tambahan kepastian bersifat independen terkait kecermatan pelaporan keuangan perusahaan yang nantinya dijadikan dasar pengenaan pajak. Orang-orang yang bekerja di badan hukum kadang membutuhkan hasil audit saat hendak mengurs harta titipan hingga harta warisan, menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kebangkrutan, hingga melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.
Pengaruh audit terhadap pengambilan keputusan bisnis
Secara garis besar, audit bertujuan membantu perusahaan berkembang ke arah yang lebih baik, sehingga mampu bertahan dalam waktu lama. Selain itu, audit secara berkala memiliki tujuan lain yang mencakup kelengkapan, ketepatan, eksistensi, penilaian, klasifikasi, pisah batas, ketetapan, serta pengungkapan.
Perusahaan yang memegang data lengkap dan akurat dalam menjalankan bisnis akan membuat mereka terhindar dari masalah. Pasalnya, mereka mampu mengambil keputusan tepat dalam waktu singkat dan minim risiko. Tanpa audit, perusahaan cenderung kesulitan dalam memahami data yang mereka miliki dan menyulitkan perkembangan di kemudian hari.
Jadi tak ada salahnya memakai jasa audit perusahaan berpengalaman sebelum menghadapi penyesalan karena terlambat menangani kesalahan.
Sumber:
Mengenal Apa Itu Audit dan Perannya dalam Perkembangan Bisnis dan Perusahaan (2020, August 13). Diakses pada 17 Januari 2021. https://www.cermati.com/
Pentingkah Audit Laporan Keuangan di Perusahaan?? (2018, December 13). Diakses pada 17 Januari 2021. https://www.dconsulting.id/
Pembayaran utang pajak dengan pengangsuran dan penundaan adalah layanan dari Ditjen Pajak yang dapat Anda pakai untuk meringankan beban. Wajib Pajak yang sedang mengalami kesulitan pun dapat mengurusnya bersama konsultan pajak bergaransi untuk melancarkan prosesnya. Untuk mencegah munculnya masalah, mari pelajari dasar hukum hingga langkah-langkahnya berikut ini:
Dasar hukum dan jenis utang pajak yang diajukan
Ada beberapa dasar hukum yang digunakan, antara lain:
Undang-undang 6/1983
Dasar hukum ditetapkan sesuai perubahan keempat dengan Undang-undang 16/2009 seputar Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-undang 19/1997
Dasar hukum ditetapkan sesuai perubahan dengan Undang-undang 19/200 seputar Penagihan Pajak dan Surat Paksa.
PMK No. 184/PMK.03/2010
Peraturan Menkeu ini membahas penentuan tanggal jatuh tempo untuk setor pajak, pembayaran pajak, penentuan tempat bayar pajak, tata cara bayar pajak, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.
Sementara jenis pembayaran pajak yang bisa ditunda atau diangsur mencakup:
Pajak Penghasilan pasal 29. Kekurangan pembayaran pajak terutang didasarkan SPT Tahunan PPh dengan masa pengangsuran pajak paling lama hingga bulan terakhir pajak tahun berikutnya. Sementara masa penundaan berlangsung selama tiga bulan sejak akhir batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Anda bisa mempertimbangkannya bersama konsultan pajak bergaransi sebelum mengajukan permohonan;
Pajak yang wajib dibayarkan berdasarkan sejumlah surat. STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan dan Keberatan; Surat Keputusan atas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi; Putusan Peninjauan Kembali dan Banding yang menimbulkan bertambahnya jumlah pajak yang wajib dibayar. Masa penundaan maupun pembayaran berlangsung 12 bulan sejak penerbitan Angsuran Pembayaran Pajak dan Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak.
Tata cara pengajuan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak
Adapun tata cara pengajuan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak yang bisa diurus bersama bersertifikat konsultan pajak, antara lain:
Mengajukan permohonan tertulis kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
Saat pengajuan disetujui (kecuali untuk STP), Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi, yakni bunga 2% per bulan sejak jatuh tempo pembayaran dijatuhkan sampai lunas;
Pengajuan harus dilakukan paling lama sembilan hari sebelum jatuh tempo pembayaran dan disertai alasan atau bukti yang mendukung. Jika tak dipenuhi, masih ada pertimbangan dari Ditjen Pajak;
Pengajuan menggunakan formulir yang ditetapkan Lampiran I PER – 38/PJ/2008;
Wajib Pajak harus menyertakan jaminan besaran yang ditetapkan sesuai pertimbangan KPP apabila diperlukan;
Pengajuan yang melampaui 9 hari kerja harus menyerahkan jaminan berupa garansi bank dengan jumlah senilai utang pajak dan bisa dicairkan sesuai jangka waktu pengangsuran dan penundaan.
Semoga proses penundaan atau pengangsuran pajak yang diurus bersama konsultan pajak bergaransi berjalan lancar!
Sumber:
KlikPajak (2019). Ketentuan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. https://klikpajak.id/
Ortax (2014). Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak. https://www.ortax.org/
Diterbitkannya Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 147/2020 memberikan dampak terhadap layanan kepada bersertifikat konsultan pajak. Hal tersebut disampaikan Ditjen Pajak melalui pengumuman No. PENG-208/PJ/PJ.01/2020 pada 25 November 2020. Adapun topik yang dibahas adalah syarat pelaksanaan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) untuk memperoleh berbagai layanan yang berhubungan dengan konsultan pajak, seperti yang dihimpun dari DDTC.co.id.
Peran KSWP untuk konsultan pajak
Berdasarkan pengumuman Ditjen Pajak tersebut, KSWP menjadi salah satu persyaratan yang harus disediakan untuk mengakses pelayanan kepada konsultan pajak. Jenis layanan yang dimaksud meliputi izin praktik konsultan pajak, peningkatan izin praktik untuk konsultasi, serta perpanjangan masa berlaku kartu izin sebagai konsultan.
Kemudian, pihak yang menjalankan konsultasi pajak membutuhkan KSWP untuk menerbitkan kembali salinan praktik dan/atau izin sebagai konsultan karena hilang dan perubahan data diri. Lalu, legalisasi fotokopi salinan kartu izin dan/atau izin praktik konsultasi.
Untuk melaksanakan KSWP, konsultan dapat melakukannya secara online dengan mengakses Pajak.go.id untuk mengonfirmasinya. Jika dilakukan dengan benar, Anda akan mendapatkan status NPWP dan SPT tahunan PPh dalam dua tahun terakhir sebagai buktinya.
Mempersiapkan diri menjadi konsultan pajak
KSWP hanyalah satu dari sekian hal yang harus Anda siapkan apabila ingin merintis karier sebagai konsultan pajak. Dalam prosesnya, Anda harus memenuhi sejumlah persyaratan dan mendapatkan izin serta sertifikat resmi dari lembaga bersangkutan. Dengan begitu, Anda bisa menjalankan tugas dan layanan seperti konsultasi hingga menyediakan jasa laporan pajak.
Sebelum membuka praktik, Anda diwajibkan memenuhi persyaratan berikut:
Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
Berdomisili di Indonesia;
Sedang tak terikat dengan jabatan atau pekerjaan pada pemerintah/negara dan/atau BUMN/BUMD;
Menyertakan surat keterangan yang menyatakan kelakuan baik dari instansi atau lembaga yang berwenang;
Sudah mengantungi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
Merupakan anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang sudah terdaftar di Ditjen Pajak;
Mempunyai Sertifikat Konsultan Pajak.
Kemudian, Anda yang memeriksa pajak pribadi maupun perusahaan sebagai pegawai Ditjen Pajak maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) berpeluang menjadi konsultan pajak dengan memenuhi syarat berikut ini:
Mantan pegawai Ditjen Pajak dan ASN yang mengundurkan diri sebelum batas usia pensiun
Pensiunan pegawai Ditjen Pajak
Diberhentikan secara hormat sebagai ASN atas permintaan sendiri.
Sudah mengabdikan diri minimal untuk masa 20 tahun di Ditjen Pajak.
Sudah melewati jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal dari surat keputusan pemberhentian secara hormat sebagai ASN.
Selama masa mengabdi tak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
Mengakhiri masa bakti di lingkungan kantor Ditjen Pajak dan memperoleh hak pensiun sebagai ASN.
Sudah melewati jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal dari surat keputusan pensiun.
Kemudian, untuk memperoleh sertifikat konsultan pajak bergaransi, Anda harus mengikuti USKP (Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak) atau kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi, terutama bagi para pensiunan pegawai Ditjen Pajak, seperti yang diatur dalam PMK-111/PMK.03/2014 pasal 9.
Mengurus izin praktik konsultan pajak dan cara perpanjangannya
Bagaimana dengan pengurusan izin praktik konsultan pajak yang juga terkena dampak KSWP? Untuk mendapatkannya, Anda harus menyampaikan permohonan secara tertulis sesuai peraturan yang telah diberlakukan Ditjen Pajak. Dalam hal ini, Anda harus mengisi formulir sekaligus mencetak Surat Permohonan Izin Praktik Konsultasi Pajak yang tersedia pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak sebelum diserahkan kepada Ditjen Pajak.
Kemudian, pastikan Anda melampirkan dokumen-dokumen berikut agar dapat menjadi bersertifikat konsultan pajak.
Daftar pengalaman kerja atau riwayat hidup beserta latar belakang pendidikan terakhir;
Fotokopi sertifikat konsultan pajak yang dilegalisasi panitia penyelenggara sertifikiasi;
SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari pihak Polri;
Pas foto terakhir ukuran 2×3 dan berwarna dengan latar belakang putih sebanyak tiga lembar;
Fotokopi KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
Surat yang menyatakan Anda sedang tak terikat pekerjaan atau jabatan di instansi negara atau pemerintah dan/atau BUMN/BUMD;
Fotokopi surat keputusan keanggotaan dari Asosiasi Konsultan Pajak yang dilegalisasi ketua umum asosiasi;
Fotokopi surat keputusan pemberhentian secara hormat sebagai ASN atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensiun (bagi Anda yang pernah jadi pegawai Ditjen Pajak);
Surat yang menyatakan komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan baik dan benar.
Sebelum memberikan jasa audit perusahaan atau layanan lain sebagai konsultan pajak, Anda harus memenuhi persyaratan dan dokumen di atas. Jika permohonan izin praktik disetujui, maka kartu izin praktik akan diberikan dengan masa berlaku selama dua tahun, terhitung sejak tanggal penerbitan.
Sementara perpanjangan izin praktik disarankan untuk dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa berlakunya berakhir. Untuk melakukannya, Anda harus mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak terkait perpanjangan masa berlaku kartu izin praktik.
Peningkatan izin praktik Anda sebagai konsultan pajak yang menyediakan tax planningatau layanan lain pun akan dilakukan secara berjenjang. Namun, izin praktik bagi pensiunan pegawai Ditjen Pajak akan diberikan berdasarkan hasil kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi oleh panitia penyelenggara yang bersangkutan.
Untuk meningkatkan izin praktik sebagai konsultan pajak, Anda dapat menyampaikan permohonan kepada Ditjen Pajak dengan memenuhi syarat-syarat berikut:
Sudah menjalankan praktik sebagai konsultan pajak minimal 12 bulan atau satu tahun sejak tanggal diterbitkannya keputusan izin praktik terakhir;
Mempunyai sertifikat konsultan pajak sesuai tingkat keahlian lebih tinggi daripada sertifikat yang dipakai untuk mendapatkan izin praktik terakhir.
Maka, sebelum melanjutkan praktik konsultasi untuk tax saving atau layanan lain, Anda harus menyiapkan peningkatan izin praktik dengan melampirkan beberapa dokumen. Di antaranya fotokopi sertifikat konsultan pajak terakhir yang dilegalisasi panitia penyelenggara, salinan keputusan Ditjen Pajak terkait izin praktik terakhir, SKCK dari pihak Polri, kartu izin praktik terakhit, serta pas foto ukuran 2×3 cm berwarna dengan latar belakang putih sebanyak tiga lembar. Sertakan juga fotokopi surat keputusan keanggotaan dari Asosiasi Konsultan Pajak yang sudah dilegalisasi.
Kewajiban yang harus dipenuhi sebagai konsultan pajak
Setelah menyiapkan sertifikat konsultan pajak dan izin praktik, Anda harus memahami kewajiban selama menjalankan profesi tersebut. Jadi, Anda tak kesulitan saat mengurus pajak perusahaan dan layanan lain sebagai konsultan.
Adapun kewajiban konsultan pajak sesuai PMK-11/PMK.03/2013 pasal 23 mencakup:
Menyediakan layanan konsultasi kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban serta melaksanakan hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan;
Mematuhi kode etik dan berpedoman pada standar profesi sebagai konsultan pajak yang ditetapkan Asosiasi Konsultan Pajak;
Mengikuti perkembangan profesional secara berkelanjutan yang diikuti atau dilaksanakan Asosiasi Konsultan Pajak serta sudah memenuhi satuan kredit pengembangan;
Menyampaikan laporan tahunan sebagai konsultan pajak;
Memberitahukan perubahan nama, alamat rumah, alamat kantor serta bukti perubahan secara tertulis.
Semoga setelah membaca artikel ini, Anda semakin mantap mempersiapkan diri sebagai bersertifikat konsultan pajak yang selalu mematuhi peraturan dan undang-undang perpajakan.
Sumber:
PMK 147/2020 Terbit, Ini Dampaknya ke Konsultan Pajak (November 25, 2020). Diakses pada 14 Januari 2021. https://news.ddtc.co.id/
Cara Mendapatkan Izin Praktik Konsultan Pajak (August 21, 2020) Diakses pada 14 Januari 2021. https://news.ddtc.co.id/
Bimbel USKP (2020). Jadi Konsultan Pajak Profesional? Ini Syarat dan Ketentuannya. https://bimbeluskp.com/
Banding merupakan salah satu tahap dala tax dispute resolution(penyelesaian sengketa pajak) berupa upaya hukum yang dilakukan terhadap suatu keputusan apabila Wajib Pajak tak puas atau tak sependapat dengan hasil ketetapan pajak yang dijatuhkan. Prosesnya menggunakan dasar hukum Undang-undang 14/2002 tentang pengadilan pajak.
Persyaratan mengajukan banding
Ada beberapa istilah yang harus Anda kenali sebelum mengajukan banding dalam sengketa pajak, antara lain:
Surat uraian banding
Surat terbanding kepada pengadilan pajak yang isinya membahas jawaban atas alasan banding dari pemohon banding.
Surat bantahan
Surat dari pemohon banding atas penggugat yang diajukan kepada pengadilan pajak dan isinya membahas bantahan atas surat bantahan atau surat uraian banding.
Pengadilan pajak
Badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk Wajib Pajak atau penanggung pajak yang memerlukan keadilan saat menghadapi sengketa pajak (tax dispute).
Sementara persyaratan yang wajib dipenuhi sudah diatur dalam Undang-undang 14/2002 tentang pengadilan pajang pasal 35 dan pasal 36, yaitu:
Mengajukan banding dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal penerimaan keputusan yang dibanding, kecuali ada undang-undang lain yang mengaturnya;
Dalam tax dispute resolution, terhadap satu keputusan yang diajukan dalam surat banding;
Banding diajukan dengan alasan-alasan jelas dan valid serta dicantumkan bersama tanggal terima surat keputusan yang dibanding;
Menyertakan salinan keputusan yang dibanding pada surat banding;
Banding hanya bisa diajukan Wajib Pajak kalau besarnya jumlah pajak terutang telah dibayar hingga 50% dengan melampirkan SSP (Surat Setoran Pajak) dan Pbk (Pemindahbukuan).
Hal-hal Wajib Pajak sebagai pihak pemohon
Setelah mengetahui persyaratan, Anda perlu mempelajari pula hak Wajib Pajak sebagai pihak yang mengajukan permohonan banding, antara lain:
Selama jangka waktu tiga bulan sejak penerimaan keputusan banding pajak, Wajib Pajak selaku pemohon banding berhak melengkapi surat banding untuk memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan;
Surat bantahan dapat Anda masukan dalam jangka waktu 30 hari sejak surat uraian banding pajak diterima;
Wajib Pajak sebagai pemohon banding berhak memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan. Selain itu, Anda dapat menyertakan bukti yang dibutuhkan dengan catatan Anda harus memberitahukannya secara tertulis kepada ketua pengadilan pajak;
Pemohon banding pajak dapat hadir dalam tahap sidang pembacaan keputusan;
Pemohon banding pajak dapat meminta pendampingan atau perwakilan oleh kuasa hukum yang sudah terdaftar atau mendapatkan izin dari ketua pengadilan pajak maupun saksi pada majelis.
Jangka waktu sidang banding terkait sengketa pajak memang terbilang lama, bahkan bisa mencapai 12 bulan. Siapkan berkas-berkas yang bisa membantu proses, baik tax planning PPN, transaksi, hingga surat perpajakan yang dapat membantu pengajuan banding diterima. Dengan begitu, tax dispute resolution memberikan hasil yang Anda harapkan.
Sistem self-assessment pada perpajakan mengharuskan Wajib Pajak mengurus perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan. Namun, karena tak semua Wajib Pajak menguasai metode yang dibutuhkan, tax auditdilaksanakan untuk memeriksa kepatuhan dan pemenuhan kewajiban.
Lantas untuk menjamin Wajib Pajak mematuhi kewajiban sesuai aturan dan perundang-undangan, petugas pajak pun akan pemeriksaan berdasarkan beberapa ketentuan. Ada dua ruang lingkup utama yang biasanya digunakan, antara lain:
Pemeriksaan lapangan
Pemeriksaan pada ruang lingkup ini dilaksanakan di tempat tinggal Wajib Pajak, lokasi kegiatan usaha, serta tempat lain yang ditentukan Ditjen Pajak. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan lapangan berlangsung paling lama enam bulan, terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai SPHP (Surat Pemberitahuan Pajak) diberikan.
Akan tetapi pemeriksaan lapangan dapat diperpanjang dua bulan dengan pengecualian tertentu. Misalnya saja ada perluasan yang dilakukan ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, maupun Tahun Pajak lainnya. Permintaan atau konfirmasi data maupun keterangan dari pihak ketiga adalah faktor lain yang mempengaruhinya.
Perpanjangan pada pemeriksaan lapangan pun bisa dilakukan berdasarkan pertimbangan yang dikeluarkan kepala unit pelaksana audit. Kemudian, Wajib Pajak yang terikat kontrak kerja sama migas, tergabung dalam satu grup, atau terindikasi melakukan transaksi transfer pricing pun akan berpeluang menerima tax audit lebih panjang hingga enam bulan. Dengan begitu, auditor dapat memastikan adanya tindak kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak bersangkutan.
Pemeriksaan kantor
Berikutnya, ada pemeriksaan kantor yang dilaksanakan di kantor Ditjen Pajak. Audit tersebut bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban yang dilakukan Wajib Pajak. Kemudian, jangka waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan kantor dapat berlangsung paling lama empat bulan sejak tanggal Wajib Pajak memenuhi surat panggilan terkait audit di kantor Ditjen Pajak sampai SPHP disampaikan kepada mereka.
Bagaimana dengan peluang perpanjangannya? Pemeriksaan kantor bisa diperpanjang sampai dua bulan lamanya, kecuali ada pemeriksaan lain yang dilakukan atas keterangan atau pertimbangan lain berupa data konkret yang dilakukan melalui audit yang tak bisa diperpanjang.
Faktor-faktor yang dapat memperpanjang pemeriksaan kantor tak jauh berbeda dengan lapangan. Antara lain perluasan ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, hingga Tahun Pajak lain. Konfirmasi pada pihak ketiga terkait permintaan data atau keterangan pun turut mempengaruhinya. Kemudian, ruang lingkup pemerikaan kantor akan mencakup seluruh jenis pajak dan/atau pertimbangan kepala unit pelaksana audit.
Untuk melancarkan pemeriksaan, Anda selaku Wajib Pajak diharapkan kooperatif dan dapat menyiapkan persiapan sejak jauh-jauh hari, misalnya dengan patuh bayar pajak atau membuat tax planning PPN untuk usaha. Anda juga bisa melibatkan pihak ketiga seperti konsultan yang lebih memahami tax audit berdasarkan dua ruang lingkup di atas.
Kebijakan pengurangan pajak dianggap dapat meringankan beban karyawan yang bekerja dari rumah (work from home). Dilansir dari DDTC.co.id, Kanada telah menerapkan aturan tersebut kepada karyawan yang sudah menjalankan WFH selama empat minggu berturut-turut atau 50% dari waktu kerjanya. Otoritas pajak di negara tersebut pun mengungkapkan klaim pengurangan beban pajak dapat dilakukan melalui SPT form T2200.
Bagaimana dengan Indonesia? Ternyata, Anda bisa melakukan pengurangan pada beban pajak secara legal dengan langkah-langkah berikut:
Memindahkan beban pajak ke pihak lain
Apa Anda merasa beban pajak yang ditanggung terasa berat kalau dipikul sendiri? Dalam hal ini, Anda bisa memindahkannya kepada pihak lain seperti aset keluarga atau anak. Syaratnya, Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan tarif sebesar 30%. Ketika dialihkan ke aset keluarga atau pihak lain, pajak tetap akan dikenakan kepada Anda. Hanya saja bebannya sudah berkurang, sehingga Anda sanggup membayarnya.
Membayar zakat secara teratur
Bagi Anda yang beragama Islam, zakat rupanya dapat membantu meringankan beban pajak. Caranya pun mudah dan tak perlu menunggu sampai Ramadan tiba. Cukup cantumkan jumlah zakat yang sudah dikeluarkan pada kolom penghasilan bruto beserta bukti setor pajak pada laporan pajak tahunan. Selain memangkas pajak secara legal, Anda juga tetap berkesempatan menerima pahala, terutama kalau dilakukan secara teratur.
Berinvestasi pada produk dengan pajak rendah
Metode pengurangan pajak selanjutnya yang dapat Anda ambil adalah melalui investasi produk dengan pajak rendah. Salah satu jenis investasi yang dapat dimanfaatkan adalah reksa dana, sebab Anda nyaris tak akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) saat mengambilnya. Selain itu, Anda juga tak akan mendapatkan potongan pajak besar. Sejumlah lembaga perbankan sudah menyediakan investasi ini, sehingga dapat dipilih sesuai kebutuhan.
Menambah dana untuk tabungan pensiun
Anda yang berencana menyiapkan tabungan pensiun dapat memakainya untuk mengurangi beban pajak. Jika penghasilan Anda besar, tingkatkan jumlah dana yang disetorkan pada tabungan tersebut. Semakin besar uang yang Anda sisihkan pada tabungan pensiun, semakin kecil juga pajak yang akan dikenakan. Bukan cuma itu, Anda juga akan mempunyai pegangan yang stabil saat sudah tak bekerja lagi di masa depan nanti.
Menggunakan pengecualian pajak
Undang-undang Pajak Penghasilan ternyata mempunyai banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk meringankan pajak. Salah satu caranya adalah membangun sebuah usaha bersama dengan teman atau kerabat keluarga. Pasalnya, sistem bagi-hasil yang kerap diaplikasikan pada jenis usaha ini berpeluang mengurangi pajak yang harus Anda bayar. Akan tetapi, Anda juga harus memiliki tax planning PPN yang baik untuk mengimbanginya.
Anda bisa mendiskusikan cara pengurangan pajak bersama konsultan apabila tak mau mengambil langkah ilegal yang menghambat prosesnya.
Sumber:
Karyawan yang WFH Bisa Dapat Pengurangan Pajak (December 22, 2020). Diakses pada 14 Januari 2021. https://news.ddtc.co.id/
Tips Cerdik Mengurangi Pajak Secara Legal (2020, September 27). Diakses pada 14 Januari 2021. https://www.trusvation.com/
Mendapatkan pendampingan dari jasa audit pajak terbaik merupakan salah satu tindakan tepat apabila Anda belum pernah menghadapi pemeriksaan. Di sisi lain, Anda juga harus mempersiapkan beberapa hal sebagai Wajib Pajak yang bertanggungjawab, antara lain dokumen yang biasanya diminta pemeriksa pajak dan sejumlah tindakan yang akan melancarkan proses audit.
Dokumen-dokumen yang harus disiapkan
Ketika mendapatkan pemberitahuan audit pajak, pastikan Anda tak langsung panik. Penyebab pemeriksaan sebenarnya bervariasi dan tak hanya berpusat pada pelanggaran. Wajib Pajak bisa saja diperiksa karena auditor ingin mencocokkan data, menerbitkan NPWP untuk kebutuhan tertentu, atau sekadar mengumpulkan berkas yang hanya disediakan Wajib Pajak.
Setelah mengetahui faktor penyebab, Anda dapat melanjutkan tahapnya dengan menyiapkan dokumen-dokumen berikut:
Buku atau catatan untuk menyimpan informasi penting;
Dokumen yang dijadikan dasar pencatatan atau pembukuan;
Dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha, penghasilan yang diperoleh, objek terutang pajak, tax planning PPN, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak;
Barang dan/atau uang yang bisa dijadikan petunjuk pemeriksaan oleh auditor;
Faktur pajak sederhana.
Jenis dokumen yang disiapkan bisa saja berbeda sesuai ketentuan dari auditor, sehingga Anda perlu memperhatikannya agar proses berjalan lancar.
Sikap dan tindakan untuk memperlancar audit pajak
Tetap tenang adalah kunci utama yang sebaiknya Anda tanamkan selama melalui pemeriksaan dengan dampingan jasa audit pajak terbaik. Adapun sikap dan tindakan yang dapat membantu Anda melalui audit pajak, antara lain:
Memastikan auditor yang ditugaskan mempunyai dan memperlihatkan surat penugasan terhadap Anda sebagai Wajib Pajak pribadi maupun badan usaha. Jadi, Anda pun tahu kalau mereka bukan oknum yang memanfaatkan situasi;
Cek nama-nama auditor pajak yang terlibat dan sesuaikan dengan kartu keanggotaan yang mereka miliki;
Kemudian, periksa lagi transaksi yang pernah Anda lakukan, baik internal maupun eksternal. Langkah ini memudahkan Anda memeriksa kewajiban perpajakan dengan teliti. Jadi, Anda bisa mengetahui apakah semua kewajiban sudah terpenuhi atau ada yang terlewat;
Seperti yang disebutkan, siapkan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan dasar atau bukti transaksi. Pastikan pula semua informasi yang dicantumkan sudah valid dan akurat;
Jika memungkinkan, siapkan paling tidak satu ruang kosong untuk petugas dan auditor dari kantor pajak, sehingga mereka lebih fokus melaksanakan pemeriksaan;
Apabila auditor membutuhkan akses data yang dikelola secara elektronik, Anda sebagai Wajib Pajak harus menyiapkan tenaga dan/atau peralatan menggunakan biaya sendiri;
Pastikan pemeriksaan berjalan sesuai prosedur dan jangan membuat auditor melaksanakan tugas secara tergesa-gesa. Bersikap kooperatif akan sangat dihargai meski Anda kedapatan melakukan pelanggaran atau kesalahan. Pasalnya, sikap tersebut tak akan menimbulkan kecurigaan berlanjut.
Semoga proses pemeriksaan yang Anda jalani bersama penyedia jasa audit pajak terbaik berjalan lancar!
Seperti pemeriksaan di bidang lain, jasa audit pajak dilaksanakan untuk memeriksa kegiatan perpajakan sekaligus kepatuhan Wajib Pajak yang bersangkutan. Walau audit pajak dilaksanakan untuk tujuan baik, masyarakat masih cemas menghadapinya karena takut akan dikenakan denda, terutama kalau mereka kedapatan melakukan pelanggaran.
Membedakan audit pajak dengan audit hukum
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap kegiatan perpajakan semestinya tidak perlu dikhawatirkan. Anda yang membutuhkan pendampingan selama prosesnya berlangsung bisa meminta layanan dari konsultan pajak. Jadi, bukan hanya mampu memahami tahap-tahap audit, Anda juga akan dibimbing menyelesaikan masalah yang ditemukan hingga merancang tax planning PPN yang lebih baik.
Sebagai panduan dasar, Anda perlu mengetahui dulu perbedaan di antara audit pajak dan audit hukum seperti yang dijelaskan di bawah ini:
Dasar perbandingan
Audit pajak
Audit hukum
Definisi singkat
Jenis pemeriksaan yang diwajibkan undang-undang pajak penghsilan apabila penerimaan bruto dari pihak penilai sudah mencapai batas yang ditentukan.
Jenis pemeriksaan yang disusun dan dilaksanakan lembaga hukum.
Pihak yang membawa
Akuntan.
Auditor eksternal.
Audit dilakukan sesuai
Hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan.
Catatan akuntansi lengkap.
Tujuan
Memastikan pemeliharaan pembukan sudah tepat dan benar-benar mencerminkan penghasilan kena pajak (PKP).
Memastikan transparansi serta keandalan laporan keuangan.
Kriteria auditor yang memeriksa kegiatan perpajakan
Orang-orang yang melaksanakan jasa audit pajak tentunya datang dari kalangan profesional. Adapun kriteria yang wajib dipenuhi mencakup:
Kompeten dalam bidangnya
Untuk menjamin tingkat kompetensi, auditor diwajibkan menguasai keahlian di bidang auditing dan pengetahuan yang akan diperiksa, dalam hal ini perpajakan. Selain dari latar belakang, kompetensi auditor pun akan dinilai berdasarkan lamanya pengalaman dalam menggeluti profesi tersebut dan variasinya dalam melakukan pemeriksaan. Tanpa kompetensi yang kuat, maka auditor akan kesulitan melaksanakan tugas dan memberikan hasil mengecewakan.
Bebas dari pengaruh pihak tertentu
Independensi menjadi kriteria selanjutnya yang dinilai dari auditor perpajakan. Dalam hal ini, mereka harus terbebas dari pengaruh pihak-pihak tertentu, entah dari manajemen yang mengurus laporan atau orang-orang yang menggunakan laporan. Kemudian, ada dua jenis independensi yang perlu diperhatikan, yakni independensi kenyataan yang berkaitan dengan sikap mental dan independensi luar yang berpotensi mempengaruhi opini orang lain terhadap independensi auditor.
Cermat dan saksama dalam bertugas
Kriteria ini jelas akan mempengaruhi pekerjaan auditor, karena mereka harus menemukan macam-macam bukti yang akan dikaji secara mendalam. Maka dari itu, auditor tak jarang harus melewati pelatihan yang mengasah kemampuannya dalam memeriksa hingga menganalisis sesuatu. Selain itu, auditor juga harus bertanggungjawab dengan penemuan yang mereka dapatkan dari proses pemeriksaan yang sudah dilaksanakan.
Untuk mendapatkan pemahaman lebih baik, Anda dapat memakai jasa audit pajak dari konsultan pajak profesional.
Sumber:
Jurnal.id (2020). 3 Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Menjadi Auditor. https://www.jurnal.id/
