Sistem self-assessment pada perpajakan mengharuskan Wajib Pajak mengurus perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan. Namun, karena tak semua Wajib Pajak menguasai metode yang dibutuhkan, tax auditdilaksanakan untuk memeriksa kepatuhan dan pemenuhan kewajiban.
Lantas untuk menjamin Wajib Pajak mematuhi kewajiban sesuai aturan dan perundang-undangan, petugas pajak pun akan pemeriksaan berdasarkan beberapa ketentuan. Ada dua ruang lingkup utama yang biasanya digunakan, antara lain:
Pemeriksaan lapangan
Pemeriksaan pada ruang lingkup ini dilaksanakan di tempat tinggal Wajib Pajak, lokasi kegiatan usaha, serta tempat lain yang ditentukan Ditjen Pajak. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan lapangan berlangsung paling lama enam bulan, terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai SPHP (Surat Pemberitahuan Pajak) diberikan.
Akan tetapi pemeriksaan lapangan dapat diperpanjang dua bulan dengan pengecualian tertentu. Misalnya saja ada perluasan yang dilakukan ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, maupun Tahun Pajak lainnya. Permintaan atau konfirmasi data maupun keterangan dari pihak ketiga adalah faktor lain yang mempengaruhinya.
Perpanjangan pada pemeriksaan lapangan pun bisa dilakukan berdasarkan pertimbangan yang dikeluarkan kepala unit pelaksana audit. Kemudian, Wajib Pajak yang terikat kontrak kerja sama migas, tergabung dalam satu grup, atau terindikasi melakukan transaksi transfer pricing pun akan berpeluang menerima tax audit lebih panjang hingga enam bulan. Dengan begitu, auditor dapat memastikan adanya tindak kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak bersangkutan.
Pemeriksaan kantor
Berikutnya, ada pemeriksaan kantor yang dilaksanakan di kantor Ditjen Pajak. Audit tersebut bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban yang dilakukan Wajib Pajak. Kemudian, jangka waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan kantor dapat berlangsung paling lama empat bulan sejak tanggal Wajib Pajak memenuhi surat panggilan terkait audit di kantor Ditjen Pajak sampai SPHP disampaikan kepada mereka.
Bagaimana dengan peluang perpanjangannya? Pemeriksaan kantor bisa diperpanjang sampai dua bulan lamanya, kecuali ada pemeriksaan lain yang dilakukan atas keterangan atau pertimbangan lain berupa data konkret yang dilakukan melalui audit yang tak bisa diperpanjang.
Faktor-faktor yang dapat memperpanjang pemeriksaan kantor tak jauh berbeda dengan lapangan. Antara lain perluasan ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, hingga Tahun Pajak lain. Konfirmasi pada pihak ketiga terkait permintaan data atau keterangan pun turut mempengaruhinya. Kemudian, ruang lingkup pemerikaan kantor akan mencakup seluruh jenis pajak dan/atau pertimbangan kepala unit pelaksana audit.
Untuk melancarkan pemeriksaan, Anda selaku Wajib Pajak diharapkan kooperatif dan dapat menyiapkan persiapan sejak jauh-jauh hari, misalnya dengan patuh bayar pajak atau membuat tax planning PPN untuk usaha. Anda juga bisa melibatkan pihak ketiga seperti konsultan yang lebih memahami tax audit berdasarkan dua ruang lingkup di atas.
Kebijakan pengurangan pajak dianggap dapat meringankan beban karyawan yang bekerja dari rumah (work from home). Dilansir dari DDTC.co.id, Kanada telah menerapkan aturan tersebut kepada karyawan yang sudah menjalankan WFH selama empat minggu berturut-turut atau 50% dari waktu kerjanya. Otoritas pajak di negara tersebut pun mengungkapkan klaim pengurangan beban pajak dapat dilakukan melalui SPT form T2200.
Bagaimana dengan Indonesia? Ternyata, Anda bisa melakukan pengurangan pada beban pajak secara legal dengan langkah-langkah berikut:
Memindahkan beban pajak ke pihak lain
Apa Anda merasa beban pajak yang ditanggung terasa berat kalau dipikul sendiri? Dalam hal ini, Anda bisa memindahkannya kepada pihak lain seperti aset keluarga atau anak. Syaratnya, Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan tarif sebesar 30%. Ketika dialihkan ke aset keluarga atau pihak lain, pajak tetap akan dikenakan kepada Anda. Hanya saja bebannya sudah berkurang, sehingga Anda sanggup membayarnya.
Membayar zakat secara teratur
Bagi Anda yang beragama Islam, zakat rupanya dapat membantu meringankan beban pajak. Caranya pun mudah dan tak perlu menunggu sampai Ramadan tiba. Cukup cantumkan jumlah zakat yang sudah dikeluarkan pada kolom penghasilan bruto beserta bukti setor pajak pada laporan pajak tahunan. Selain memangkas pajak secara legal, Anda juga tetap berkesempatan menerima pahala, terutama kalau dilakukan secara teratur.
Berinvestasi pada produk dengan pajak rendah
Metode pengurangan pajak selanjutnya yang dapat Anda ambil adalah melalui investasi produk dengan pajak rendah. Salah satu jenis investasi yang dapat dimanfaatkan adalah reksa dana, sebab Anda nyaris tak akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) saat mengambilnya. Selain itu, Anda juga tak akan mendapatkan potongan pajak besar. Sejumlah lembaga perbankan sudah menyediakan investasi ini, sehingga dapat dipilih sesuai kebutuhan.
Menambah dana untuk tabungan pensiun
Anda yang berencana menyiapkan tabungan pensiun dapat memakainya untuk mengurangi beban pajak. Jika penghasilan Anda besar, tingkatkan jumlah dana yang disetorkan pada tabungan tersebut. Semakin besar uang yang Anda sisihkan pada tabungan pensiun, semakin kecil juga pajak yang akan dikenakan. Bukan cuma itu, Anda juga akan mempunyai pegangan yang stabil saat sudah tak bekerja lagi di masa depan nanti.
Menggunakan pengecualian pajak
Undang-undang Pajak Penghasilan ternyata mempunyai banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk meringankan pajak. Salah satu caranya adalah membangun sebuah usaha bersama dengan teman atau kerabat keluarga. Pasalnya, sistem bagi-hasil yang kerap diaplikasikan pada jenis usaha ini berpeluang mengurangi pajak yang harus Anda bayar. Akan tetapi, Anda juga harus memiliki tax planning PPN yang baik untuk mengimbanginya.
Anda bisa mendiskusikan cara pengurangan pajak bersama konsultan apabila tak mau mengambil langkah ilegal yang menghambat prosesnya.
Sumber:
Karyawan yang WFH Bisa Dapat Pengurangan Pajak (December 22, 2020). Diakses pada 14 Januari 2021. https://news.ddtc.co.id/
Tips Cerdik Mengurangi Pajak Secara Legal (2020, September 27). Diakses pada 14 Januari 2021. https://www.trusvation.com/
Mendapatkan pendampingan dari jasa audit pajak terbaik merupakan salah satu tindakan tepat apabila Anda belum pernah menghadapi pemeriksaan. Di sisi lain, Anda juga harus mempersiapkan beberapa hal sebagai Wajib Pajak yang bertanggungjawab, antara lain dokumen yang biasanya diminta pemeriksa pajak dan sejumlah tindakan yang akan melancarkan proses audit.
Dokumen-dokumen yang harus disiapkan
Ketika mendapatkan pemberitahuan audit pajak, pastikan Anda tak langsung panik. Penyebab pemeriksaan sebenarnya bervariasi dan tak hanya berpusat pada pelanggaran. Wajib Pajak bisa saja diperiksa karena auditor ingin mencocokkan data, menerbitkan NPWP untuk kebutuhan tertentu, atau sekadar mengumpulkan berkas yang hanya disediakan Wajib Pajak.
Setelah mengetahui faktor penyebab, Anda dapat melanjutkan tahapnya dengan menyiapkan dokumen-dokumen berikut:
Buku atau catatan untuk menyimpan informasi penting;
Dokumen yang dijadikan dasar pencatatan atau pembukuan;
Dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha, penghasilan yang diperoleh, objek terutang pajak, tax planning PPN, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak;
Barang dan/atau uang yang bisa dijadikan petunjuk pemeriksaan oleh auditor;
Faktur pajak sederhana.
Jenis dokumen yang disiapkan bisa saja berbeda sesuai ketentuan dari auditor, sehingga Anda perlu memperhatikannya agar proses berjalan lancar.
Sikap dan tindakan untuk memperlancar audit pajak
Tetap tenang adalah kunci utama yang sebaiknya Anda tanamkan selama melalui pemeriksaan dengan dampingan jasa audit pajak terbaik. Adapun sikap dan tindakan yang dapat membantu Anda melalui audit pajak, antara lain:
Memastikan auditor yang ditugaskan mempunyai dan memperlihatkan surat penugasan terhadap Anda sebagai Wajib Pajak pribadi maupun badan usaha. Jadi, Anda pun tahu kalau mereka bukan oknum yang memanfaatkan situasi;
Cek nama-nama auditor pajak yang terlibat dan sesuaikan dengan kartu keanggotaan yang mereka miliki;
Kemudian, periksa lagi transaksi yang pernah Anda lakukan, baik internal maupun eksternal. Langkah ini memudahkan Anda memeriksa kewajiban perpajakan dengan teliti. Jadi, Anda bisa mengetahui apakah semua kewajiban sudah terpenuhi atau ada yang terlewat;
Seperti yang disebutkan, siapkan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan dasar atau bukti transaksi. Pastikan pula semua informasi yang dicantumkan sudah valid dan akurat;
Jika memungkinkan, siapkan paling tidak satu ruang kosong untuk petugas dan auditor dari kantor pajak, sehingga mereka lebih fokus melaksanakan pemeriksaan;
Apabila auditor membutuhkan akses data yang dikelola secara elektronik, Anda sebagai Wajib Pajak harus menyiapkan tenaga dan/atau peralatan menggunakan biaya sendiri;
Pastikan pemeriksaan berjalan sesuai prosedur dan jangan membuat auditor melaksanakan tugas secara tergesa-gesa. Bersikap kooperatif akan sangat dihargai meski Anda kedapatan melakukan pelanggaran atau kesalahan. Pasalnya, sikap tersebut tak akan menimbulkan kecurigaan berlanjut.
Semoga proses pemeriksaan yang Anda jalani bersama penyedia jasa audit pajak terbaik berjalan lancar!
Seperti pemeriksaan di bidang lain, jasa audit pajak dilaksanakan untuk memeriksa kegiatan perpajakan sekaligus kepatuhan Wajib Pajak yang bersangkutan. Walau audit pajak dilaksanakan untuk tujuan baik, masyarakat masih cemas menghadapinya karena takut akan dikenakan denda, terutama kalau mereka kedapatan melakukan pelanggaran.
Membedakan audit pajak dengan audit hukum
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap kegiatan perpajakan semestinya tidak perlu dikhawatirkan. Anda yang membutuhkan pendampingan selama prosesnya berlangsung bisa meminta layanan dari konsultan pajak. Jadi, bukan hanya mampu memahami tahap-tahap audit, Anda juga akan dibimbing menyelesaikan masalah yang ditemukan hingga merancang tax planning PPN yang lebih baik.
Sebagai panduan dasar, Anda perlu mengetahui dulu perbedaan di antara audit pajak dan audit hukum seperti yang dijelaskan di bawah ini:
Dasar perbandingan
Audit pajak
Audit hukum
Definisi singkat
Jenis pemeriksaan yang diwajibkan undang-undang pajak penghsilan apabila penerimaan bruto dari pihak penilai sudah mencapai batas yang ditentukan.
Jenis pemeriksaan yang disusun dan dilaksanakan lembaga hukum.
Pihak yang membawa
Akuntan.
Auditor eksternal.
Audit dilakukan sesuai
Hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan.
Catatan akuntansi lengkap.
Tujuan
Memastikan pemeliharaan pembukan sudah tepat dan benar-benar mencerminkan penghasilan kena pajak (PKP).
Memastikan transparansi serta keandalan laporan keuangan.
Kriteria auditor yang memeriksa kegiatan perpajakan
Orang-orang yang melaksanakan jasa audit pajak tentunya datang dari kalangan profesional. Adapun kriteria yang wajib dipenuhi mencakup:
Kompeten dalam bidangnya
Untuk menjamin tingkat kompetensi, auditor diwajibkan menguasai keahlian di bidang auditing dan pengetahuan yang akan diperiksa, dalam hal ini perpajakan. Selain dari latar belakang, kompetensi auditor pun akan dinilai berdasarkan lamanya pengalaman dalam menggeluti profesi tersebut dan variasinya dalam melakukan pemeriksaan. Tanpa kompetensi yang kuat, maka auditor akan kesulitan melaksanakan tugas dan memberikan hasil mengecewakan.
Bebas dari pengaruh pihak tertentu
Independensi menjadi kriteria selanjutnya yang dinilai dari auditor perpajakan. Dalam hal ini, mereka harus terbebas dari pengaruh pihak-pihak tertentu, entah dari manajemen yang mengurus laporan atau orang-orang yang menggunakan laporan. Kemudian, ada dua jenis independensi yang perlu diperhatikan, yakni independensi kenyataan yang berkaitan dengan sikap mental dan independensi luar yang berpotensi mempengaruhi opini orang lain terhadap independensi auditor.
Cermat dan saksama dalam bertugas
Kriteria ini jelas akan mempengaruhi pekerjaan auditor, karena mereka harus menemukan macam-macam bukti yang akan dikaji secara mendalam. Maka dari itu, auditor tak jarang harus melewati pelatihan yang mengasah kemampuannya dalam memeriksa hingga menganalisis sesuatu. Selain itu, auditor juga harus bertanggungjawab dengan penemuan yang mereka dapatkan dari proses pemeriksaan yang sudah dilaksanakan.
Untuk mendapatkan pemahaman lebih baik, Anda dapat memakai jasa audit pajak dari konsultan pajak profesional.
Sumber:
Jurnal.id (2020). 3 Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Menjadi Auditor. https://www.jurnal.id/
Meski menjalankan bisnis semakin mudah, layanan dari konsultan bisnis direkomendasikan untuk memantapkan Anda dalam mengambil strategi maupun menjalin kerja sama dengan klien potensial. Khususnya bagi Anda yang berencana memulai bisnis pada 2021.
Pengamat ekonomi Acuviarta Kartabi dari Universitas Pasundan mengungkapkan, 2021 akan menjadi tahun para generasi milenial mengembangkan bisnis, karena mereka memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap kemajuan teknologi. Disitat dari Detik.com, Acuviarta pun mengatakan tren bisnis seperti fesyen, kuliner, online game, dan pemasaran digital akan semakin diminati tahun ini.
Namun, sebelum memulai konsultasi, ada beberapa jenis konsultan yang perlu diketahui, antara lain:
Strategi dan perencanaan
Sebelum meluncurkan barang dan jasa untuk dipasarkan, pelaku bisnis harus menyusun strategi serta perencanaan yang mencakup banyak aspek. Selain itu, Anda juga harus mengantisipasi risiko yang datang dan menyiapkan solusi untuk menanganinya. Dengan begitu, bisnis akan stabil sejak dikembangkan dari awal.
Konsultan yang bergerak di bidang ini pun akan membantu Anda dalam memulai bisnis, menerapkan strategi, hingga mengakali persaingan bisnis. Jadi, Anda dapat menekan peluang kesalahan yang acap kali dilakukan pebisnis, secara disadari maupun tidak. Kemudian, Anda juga dapat mengelola bisnis berbekal perencanaan yang matang.
Marketing
Pemasaran atau marketing adalah bidang penting yang mempengaruhi bisnis dalam jangka waktu panjang. Konsultan bisnis yang bergerak di bidang ini membantu Anda yang membutuhkan metode promosi kepada konsumen. Pasalnya, metode pemasaran akan berdampak terhadap jumlah profit yang diperoleh sampai reputasi brand di mata audiensi.
Bersama konsultan di bidang marketing, Anda akan lebih siap menghadapi persaingan yang semakin ketat di kalangan pebisnis. Para konsultan biasanya akan terjun ke lapangan untuk membaca tren hingga melakukan survei terhadap konsumen. Dengan begitu, Anda bisa menentukan jenis strategi pemasaran yang tepat hingga merancang produk yang diperlukan.
Sumber Daya Manusia (SDM)
Memperhatikan Human Resource atau Sumber Daya Manusia (SDM) harus dilakukan sejak awal merintis bisnis. Pasalnya saat bisnis berkembang pesat, Anda akan membutuhkan jasa dari orang lain yang berpengalaman di bidangnya untuk mengurus pemasaran, administrasi, hingga tax planning PPN supaya operasional bisnis berjalan lancar.
Lalu, apa peran konsultan yang menyediakan layanan terkait SDM? Mereka akan membantu Anda menempatkan orang-orang yang tepat sesuai posisi yang pantas. Selain itu, konsultan ini juga akan membantu dalam proses perekrutan untuk menyaring dan memperoleh SDM dengan skill yang diperlukan. Sehingga bisnis Anda akan bertahan setelah mencapai kesuksesan yang ditargetkan.
Anda bisa memakai salah satu atau semua konsultan di atas untuk menjalankan bisnis. Jangan lupa memastikan konsultan bisnis yang dipilih memang menguasai bidang dan kompeten membantu para kliennya.
Sumber:
Dear Millenial, Ini Tren Bisnis yang Diprediksi Moncer di 2021 (2021, January 11). Diakses pada 12 Januari 2021. https://news.detik.com/
4 Jenis Konsultan Bisnis Mudahkan Usaha Meningkat Pesat (2019, January 14). Diakses pada 12 Januari 2021. https://grapadinews.co.id/
Tersedianya konsultan pajak onlinemeringankan Wajib Pajak dalam mengurus urusan pajak, termasuk membuat tax planning atau perencanaan pajak. Apalagi menurut Andre Septano selaku konsultan pajak dari The Great Tax (TGT), sebagian besar masyarakat masih menganggap pajak sebagai beban alih-alih kewajiban yang harus dipatuhi.
Andre menambahkan bahwa menambahkan pajak saat menjalankan usaha tertentu adalah langkah penting, terutama bagi Anda yang baru merintisnya. Sekilas, mengeluarkan biaya untuk pajak terasa memberatkan pos pengeluaran. Namun, memahami pajak dan konsepnya justru membuat Anda mengerti peran pajak terhadap perusahaan, termasuk saat menyusun tax planning PPN.
Manfaat tax planning untuk pelaku usaha
Perencanaan pajak atau tax planning, menurut Andre, membuat Wajib Pajak lebih mudah saat memanfaatkan fasilitas pajak yang tersedia hingga menyelamatkan keuangan perusahaan. Adapun manfaat-manfaat yang dapat Anda peroleh saat memiliki tax planning, antara lain:
Mendapatkan sistem pajak yang sesuai
Wajib Pajak yang berstatus sebagai badan normal dan UMKM mempunyai sistem perpajakan berbeda. Hal tersebut mencakup tarif pajak, surat pelaporan pajak, hingga jumlah insentif yang akan diberikan pemerintah. Anda yang baru membuka perusahaan pun tak perlu memilih UMKM demi mendapatkan pajak kecil. Pasalnya, tak sedikit jenis perusahaan untuk Wajib Pajak badan normal yang akan diuntungkan dengan statusnya tersebut.
Memanfaatkan insentif pajak secara maksimal
Bersama konsultan pajak online tepercaya, Anda bisa membicarakan insentif pajak yang disediakan pemerintah. Salah satunya adalah PMK No. 44/PMK.03/2020 yang berkaitan dengan insentif pajak untuk Wajib Pajak yang mengalami kerugian akibat Covid-19. Bahkan peraturan Menteri Keuangan tersebut akan memberikan perluasan sektor usaha kepada penerima insentif diskon angsuran untuk PPh 25, pembebasan PPH 22 impor, insentif PPN, dan perluasan penerima pembebasan PPh 21.
Strategi pajak untuk mengembangkan usaha
Untuk mengimbangi peran tax planning yang sudah dikembangkan bersama konsultan pajak, Anda bisa mengaplikasikan strategi-strategi pajak berikut untuk mengelola usaha.
Tax saving
Perubahan pemberian natura menjadi tunjangan berbentuk uang kepada karyawan akan membantu efisiensi beban pajak.
Tax avoidance
Strategi ini dapat Anda lakukan dengan menghindari pengenaan pajak lewat transaksi yang bukan objek pajak. Misalnya pengubahan tunjangan karyawan saat perusahaan mengalami kerugian.
Tak melanggar regulasi perpajakan
Menunda penerbitan faktur pajak keluaran sampai batas waktu tertentu adalah salah satu cara menahan pembayaran tanpa melanggar aturan.
Optimalkan kredit pajak
Mencicil atau mengkredit jenis pajak tertentu akan membantu pelaku usaha meringankan pembayarannya.
Utamakan keseimbangan pajak
Perencanaan pajak secara tak langsung membantu Anda dalam mempercepat kredit kala menunda pendapatan.
Jika Anda masih membutuhkan bantuan terkait tax planning atau strategi pajak khusus pelaku usaha, silahkan diskusikan solusinya bersama konsultan pajak onlineberpengalaman.
Sumber:
KlikPajak (2020). Pentingnya ‘Tax Planning’ saat Memulai Usaha. https://klikpajak.id/
Strategi Pajak yang Dapat Anda Terapkan Demi Perkembangan Bisnis (2018, May 3). Diakses pada 12 Januari 2021. https://www.jurnal.id/
Dalam mengelola usaha, jasa pembukan menjadi salah satu aspek penting yang tak boleh Anda abaikan. Mengapa? Pembukuan akuntansi membantu Anda memberikan informasi terperinci seputar biaya operasional perusahaan, laporan laba rugi, hingga informasi keuangan lainnya.
Perbedaan pembukuan dan pencatatan
Berdasarkan Undang-undang 6/1983 seputar Ketentuan Umum dan Tata Cara Pengajakan, pembukaan merupakan proses pencatatan yang disusun secara teratur untuk mengumpulkan berbagai data keuangan (modal, harta, kewajiban, penghasilan, serta perolehan/penyerahan barang dan jasa) untuk kemudian ditutup laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca sesuai periode tahun pajak tersebut.
Sementara pencacatan, berdasarkan undang-undang yang sama pada pasal 28 ayat 9, adalah berbagai data yang terdiri atas penerimaan atau peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak terutang. Hal ini mencakup penghasilan bukan objek dan/atau yang dikenai pajak bersifat final.
Lantas, apa yang membedakan pembukuan dengan pencatatan? Simak tabel berikut ini:
Pembukuan
Pencatatan
Dikerjakan oleh Wajib Pajak pribadi maupun badan usaha yang melakukan pekerjaan bebas maupun kegiatan usaha.
Dikerjakan Wajib Pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha dengan peredaran mikro tak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun.
Memakai prinsip taat asas beserta stelsel kas atau akrual. Jasa pembukuan pun menggunakan mata uang selain Rupiah dan bahasa asing oleh Wajib Pajak seizin Menkeu.
Pencatatan bisa menggunakan bahasa Indonesia yang memudahkan pemula untuk mengolah data-datanya.
Informasi yang dicakup terdiri atas catatan seputar modal, harta, kewajiban, penghasilan dan biaya, hingga penjualan dan pembelian, dengan begitu bisa dihitung besarnya pajak terutang.
Informasi yang dicakup terdiri atas penerimaan dan peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto yang dijadikan dasar menghitung jumlah pajak terutang, termasuk penghasilan bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak bersifat final.
Manfaat pembukuan untuk perusahaan
Kemudian, setelah memahami pembukuan, Anda akan mendapatkan manfaat-manfaat seperti:
Mengatur keuangan. Melalui pembukuan, pelaku usaha akan menerima data keuangan dengan akurasi tinggi, termasuk informasi transaksi yang dicatat dalam buku besar maupun software akuntansi terintegrasi;
Menganalisis dan mengambil keputusan. Pihak manajemen akan lebih mudah menganalisis serta mengambil keputusan sehubungan arus kas dan hal terbaru lainnya. Evaluasi pun akan lebih mudah dilakukan untuk menunjang kinerja perusahaan;
Penghubung pihak ketiga. Bagi stakeholder, pembukuan membantu mereka untuk menentukan keputusan penting saat mereka bertemu pihak ketiga, sehingga mereka tertarik menjalin kerja sama atau berinvestasi;
Mengurus perpajakan. Membutuhkan data untuk tax planning PPN? Pembukuan adalah rujukan yang bisa Anda jadikan sumber. Informasinya pun bisa dijadikan acuan saat Anda menyusun laporan pajak atau dokumen lainnya.
Selamat menggunakan jasa pembukuan untuk kebutuhan finansial perusahaan Anda!
Anjuran perencanaan pajak atau tax planning PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sepertinya akan terus digaungkan pada 2021, terutama pada badan usaha. Hal ini disebabkan adanya kontraksi PPN sepanjang 2020 senilai Rp448,4 triliun. Disitat dari Kontan.co.id, Kemenkeu mengungkapkan bahwa kontraksi tersebut mencapai 15,6% yoy (year on year) apabila dibandingkan pencapaian pada 2019 yang menyentuh Rp531,6 triliun.
Laporan setoran pajak yang berasal dari konsumsi barang dan pajak tersebut dinilai tak mampu memenuhi target. Berdasarkan laporan APBN 2020, realisasi PPN hanya sampai ke 88,4% dari total outlook penerimaan senilai Rp507,5 triliun, seperti yang sudah dirinci dari Januari hingga Desember 2020. Oleh karena itu, badan usaha maupun pihak lain yang terlibat didorong untuk mengurus laporan PPN untuk 2021 secara optimal.
Tax planning dan perannya terhadap badan usaha
Anda yang sudah mengelola perusahaan atau jasa audit pajak pasti familier dengan perencanaan pajak atau tax planning. Bagi Wajib Pajak badan usaha, jenis perencanaan ini sifatnya amat penting, sebab pajak termasuk biaya atau beban yang berpotensi mengurangi laba bersih. Dengan tax planning, perusahaan dapat mencegah ketidakpatuhan perpanjangan yang sering kali memicu utang pajak tak terduga.
Dengan kata lain, tax planning dianggap sebagai upaya menekan atau mengurangi beban pajak yang wajib dibayarkan pada negara. Anda yang belum memahami konsep perencanaan ini dapat meminta bantuan kepada konsultan pajak onlineuntuk mendalami manajemen perpajakan. Dengan demikian, Anda bisa mematuhi aturan perpajakan yang legal.
Dalam hal ini, penghematan pajak bisa dilakukan dengan hal-hal yang diatur perundang-undangan (loopholes). Langkah tersebut bertujuan untuk menghindari pelanggaran konstitusi maupun undang-undang perpajakan yang ditetapkan pemerintah.
Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui tax planning mencakup:
Memperkecil jumlah pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak, sehingga anggaran untuk pengeluaran bisa lebih efisien;
Menyiapkan dan memperhitungkan pembayaran pajak berdasarkan aturan supaya Anda tak berhadapan dengan denda atau sanksi yang akan membuat pengeluaran membengkak. Jasa pembukuan maupun audit diperlukan dalam persiapan untuk menghindari kesalahan;
Mengatur pajak supaya dapat dibayar sesuai jumlah yang semestinya, bukan ditujukan untuk mengelak kewajiban pembayaran pajak yang kerap disalahartikan Wajib Pajak.
Jenis dan syarat menjalankan praktik tax planning
Berdasarkan jenisnya, tax planning dibagi menjadi dua, antara lain:
National tax planning
Jenis perencanaan ini menggunakan undang-undang domestik sebagai pedoman. Kemudian, national tax planning dilakukan Wajib Pajak badan usaha yang hanya mempunyai usaha di Indonesia atau bertransaksi dengan Wajib Pajak di dalam negeri.
International tax planning
Jenis perencanaan ini dilakukan Wajib Pajak badan usaha yang mengelola usaha di dalam maupun luar negeri. Karena harus mengurus transaksi domestik dan mancanegara, tak sedikit Wajib Pajak yang meminta saran dari konsultan bisnis sebelum mempraktikannya. Lalu, jenis perencanaan ini memperhatikan undang-undang atau tax treaty dari negara-negara yang terlibat.
Sementara untuk syaratnya, Anda harus memenuhi kriteria-kriteria berikut ini:
Tak pernah melanggar peraturan pajak yang diberlakukan pemerintah. Pelanggaran hanya akan memicu risiko bagi Wajib Pajak dan membuat tax planning gagal karena kemungkinan munculnya sanksi atau denda pajak;
Tidak memalsukan bukti penunjang maupun data lain yang diperlukan dalam pembayaran pajak;
Tax planning harus masuk akal secara bisnis. Jika kurang cermat, perencanaan tersebut malah akan melemahkan prosesnya.
Penerapan tax planning PPN dan mekanismenya
Berdasarkan Undang-undang 41/2009, tax planning PPN adalah salah satu jenis perencanaan seputar pengaturan objek Pajak Pengaturan Nilai yang harus diperhatikan Wajib Pajak badan usaha agar terhindar dari pembayaran PPN lebih besar. Ada beberapa tindakan yang dapat diambil untuk mencegahnya, salah satu di antaranya adalah mengaplikasikan mekanisme pengkreditan yang tepat.
Mekanisme pengkreditan PPN sebenarnya mempunyai konsep sederhana. Jika pajak keluaran lebih besar dari masukan, maka selisihnya dihitung sebagai PPN yang wajib dibayar. Sementara itu, kalau pajak keluaran lebih kecil dari masukan, maka selisihnya dianggap sebagai kelebihan bayar yang dapat Anda kompensasi dengan masa pajak berikutnya. Anda yang merasa sudah memenuhi pajak bisa mengajukan permohonan restitusi kepada Ditjen Pajak.
Untuk memudahkan proses penghematan atau pengurangan pajak, Wajib Pajak dapat menelusuri Undang-undang 42/2009 supaya pemahaman seputar mekanisme pengkreditan pajak masukan bisa berjalan lancar. Hal lain yang harus diperhatikan adalah menyetorkan laporan SPT Masa PPN sesuai jangka waktu yang ditetapkan, yakni paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Hal lain yang harus Anda perhatikan sebagai Wajib Pajak adalah pajak masukan yang bisa dikreditkan harus memenuhi persyaratan, baik formal maupun material. Pasalnya, ada sejumlah pajak masukan yang tak dapat dikreditkan, termasuk faktur pajak tak lengkap. Anda dapat mempelajari persyaratannya pengkreditan PM dalam Undang-undang PPN pasal 9 serta 16B.
Strategi tax planning PPN yang bisa diaplikasikan
Anda yang mengandalkan jasa audit pajak terbaik akan dibimbing menangani perencanaan pajak PPN melalui setidaknya tiga strategi. Masing-masing strategi pun dirancang untuk mencapai tujuan. Untuk lebih lengkapnya, berikut strategi tax planning khusus PPN yang dapat Anda pelajari sebagai Wajib Pajak yang patuh.
Memaksimalkan pajak masukan
Wajib Pajak badan usaha pada strategi ini harus memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memaksimalkan jumlah pajak masukan agar bisa dikreditkan. Cara lain yang bisa Anda ambil adalah meningkatkan jumlah ekspor sesuai ketentuan atas transaksi ekspor yang dikenakan tarif sebesar 0%.
Dengan tax audit yang tepat, Wajib Pajak yang membeli barang untuk diekspor akan mendapatkan pajak masukan lebih besar, sehingga kelebihan pembayaran bisa dikompensasi atau restitusi.
Impor inden dari importir ber-NPWP
Ketika melakukan impor inden bersama importir yang memiliki NPWP, pembiayaan impor yang meliputi bea, L/C, maupun yang berkaitan dengan impor ditanggung oleh indentor. Kemudian, sesuai ketentuan impor inden atas barang dari importir ke indentor termasuk tak terutang PPN, sementara komisi yang diserahkan kepada importir dikenakan PPN dan bisa dikreditkan.
Jika dilakukan dengan benar, impor inden akan menguntungkan Anda sebagai Wajib Pajak badan usaha, karena dapat mengurangi jumlah PPN terutang.
Siapkan faktur pajak lengkap untuk laporan
Anda yang tak mau terlibat proses tax dispute resolutionyang panjang harus menyiapkan faktur lengkap. Faktur pajak merupakan salah satu kriteria umum yang membuktikan pajak masukan bisa dikreditkan. Selain itu, kriteria tersebut dapat berupa dokumen yang diperlakukan selayaknya faktur pajak standar sesuai ketentuan perundang-undangan/
Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai PKP, tetapi kedapatan tak membuat faktur pajak akan dikenakan sanksi senilai 2% dari Dasar Pengenaan pajak dan berisiko membebani jumlah pajak.
Dapat disimpulkan bahwa tax planning PPN memegang peran penting dalam operasional kegiatan usaha, sehingga harus Anda kelola serapi mungkin.
Sumber:
Kemenkeu melaporkan setoran PPN sepanjang 2020 mengalami kontraksi (2021, January 7). Diakses pada 12 Januari 2021. https://nasional.kontan.co.id/
Bagaimana cara menemukan jasa pajak yang tepat? Salah satu hal yang perlu Anda lakukan adalah memastikan apakah jasa atau konsultan pajak online tersebut melayani jenis jasa pajak yang Anda butuhkan. Oleh karena itu, Anda jelas perlu mengetahui dulu apa jenis jasa pajak yang ada di Indonesia.
Tentunya, ada begitu banyak jenis pajak berdasarkan berbagai kategori. Secara umum, Anda bisa temukan ketiga kategori berikut:
Jenis pajak berdasarkan cara pemungutan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
Jenis pajak berdasarkan sifatnya, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya, yaitu pajak daerah dan pajak pusat (negara).
Pajak Langsung dan Pajak Tak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung oleh Wajib Pajak (WP) sendiri, dan tidak bisa dialihkan ke orang lain. Jadi, proses pembayaran pajaknya harus dilakukan oleh WP itu sendiri.
Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya bisa dialihkan kepada pihak lain. Jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya dilakukan bukan secara berkala, namun dikaitkan dengan tindakan atas kejadian. Dengan begitu, pembayarannya bisa diwaklikan pihak lain.
Pajak Subjektif dan Pajak Objektif
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjek, karena memerhatikan keadaan diri WP yang bersangkutan. Contohnya pajak penghasilan (PPh), yang memerhatikan kemampuan WP dalam menghasilkan pendapatan.
Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek, karena memerhatikan nilai objek pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN), yang dikenakan pada barang kena pajak.
Pajak Daerah dan Pajak Pusat
Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dupungut serta dikelola Pemerintah Daerah di tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten/kota. Hasil pemungutan pajak daerah akan digunakan untuk menbiayai belanja pemerintah daerah.
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut serta dikelola Pemerintah Pusat, dan sebagian besar pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil pemungutan pajak pusat akan digunakan untuk membiayai belanja negara.
Contoh pajak daerah dan pajak pusat adalah sebagai berikut:
No.
Jenis Pajak
Contohnya
1.
Pajak daerah
Pajak provinsi.Pajak Kendaraan Bermotor.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.Pajak Rokok.Pajak Air Permukaan.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.Pajak kota/kabupaten.Pajak Air TanahPajak Hotel.Pajak Hiburan.Pajak Restoran.Pajak Reklame.Pajak parkir.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.Pajak Penerangan Jalan.Bea Perolehan atas Tanah dan/atau Bangunan.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan – berlaku sejak tahun 2014.Pajak Sarang Burung Walet.
2.
Pajak pusat.
Pajak Penghasilan (PPh).Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).Pajak Pertambahan Nilai (PPN),Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Pertambangan, Perhutanan.Bea Materai.
Transfer pricing atau penentuan harga transfer baru bisa diterapkan hanya jika terdapat transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ketentuan mengenai onsultan pajak onlinehubungan istimewa ini telah tertuang di dalam UU PPh Pasal 18 ayat (4) atau UU PPN Pasal 2 ayat (2).
Apabila transaksi Anda dengan WP lain merupakan transaksi dengan hubungan istimewa, tentu Anda perlu menyiapkan transfer pricing document (TF Doc). Anda bisa gunakan jasa pembuatan transfer pricing document yang pastinya lebih praktis dari konsultan pajak online profesional.
Hubungan Istimewa di dalam Transfer Pricing
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22/PMK.03/2020, hubungan istimewa adalah keadaan keterikatan atau ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain karena:
Penyertaan (kepemilikan) modal;
Penguasaan; atau
Hubungan keluarga sedarah atau semenda.
No.
Kategori
Penjelasan
1.
Hubungan istimewa karena penyertaan modal.
Sebab pertama adalah penyertaan modal saham yang besarnya adalah minimal 25%, atau lebih, baik itu penyertaan modal secara langsung maupun tidak langsung. Penyertaan modal langsung berarti perusahaan induk memiliki saham perusahaan anak secara langsung. Contohnya PT A adalah induk perusahaan PT B dan PT C, sementara PT B juga merupakan induk dari PT D.Penyertaan modal tidak langsung berarti perusahaan indo mempunyai porsi atau bagian kepemilikan saham tidak secara langsung, tapi melalui perusahaan anak. Dengan contoh di atas, artinya PT A punya penyertaan modal tidak langsung di PT D. Sedangkan jika PT C dan PT D melakukan transaksi, transaksi tersebut tetap ada hubungan istimewa karena PT A dapat mengendalikan keduanya.
2.
Hubungan istimewa karena penguasaan,
Sebab kedua adalah penguasaan. Artinya, meskipun tidak ada hubungan kepemilikan, penguasaan dapat mengakibatkan hubungan istimewa karena: Penggunaan teknologi, atauPenguasaan manajemen. Berdasarkan PMK No. 22/PMK.03/2020, hubungan istimewa karena penguasaan terjadi jika: Satu pihak menguasai pihak lainnya baik secara langsung dan/atau tidak langsung.Dua pihak atau lebih ada di bawah penguasaan satu pihak yang sama, baik secara langsung dan/atau tidak langsung.Terdapat orang yang sama, yang berpartisipasi atau terlibat secara langsung maupun tidak langsung, di dalam pembuatan keputusan operasional atau manajerial pada dua pihak atau lebih.Pihak-pihak yang secara finansial maupun komersial menyatakan diri atau diketahui berkedudukan dalam satu grup usaha yang sama.Satu pihak menyatakan dirinya memiliki hubungan istimewa dengan pihak lainnya.
3.
Hubungan istimewa karena keluarga.
Hubungan istimewa karena faktor keluarga ini bisa jadi merupakan: Hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Contohnya ibu, ayah, dan anak Wajib Pajak (WP).Hubungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan ke samping satu derajat. Contohnya saudara WP, seperti adik atau kakak.Hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat. Contohnya anak tiri dan mertua WP.Hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat. Contohnya saudara ipar, seperti adik atau kakak dari suami/istri WP.
