Pemerintah Indonesia dikabarkan tengah memperbarui PPh 26 jasa luar negeri, ketentuan PPN, serta ketentuan umum dalam tata cara perpajakan. Dilansir dari Kontan, perubahan tersebut ditujukan untuk mendukung kemudahan dalam berusaha di Indonesia, mengikuti visi yang dimiliki pemerintah saat ini.
Kebijakan ini tercantum dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perlakukan perpajakan dalam mendukung kemudahan berusaha dan merupakan aturan turunan dari Undang-undang 11/2020 tentang Ciptaker.
Mengenali PPh pasal 26, pemerintah akan memberikan relaksasi untuk pungutan pajak atas bunga obligasi internasional dengan tarif lebih rendah dari ketentuan tarif normal sebesar 20%. Sementara terkait surat utang internasional. Wajib Pajak dapat menyesuaikan tarifnya dengan memakai acuan persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty.
Mengenal pajak penghasilan pasal 26
Sebelum mempelajari rencana perubahan, mari kita simak kembali pengertian pajak penghasilan pasal 26 atau PPh pasal 26. Berdasarkan Undang-undang 36/2008, jenis PPh tersebut dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia dengan jenis selain bentuk usaha tetap di Tanah Air. Adapun tarif PPh pasal 26 adalah 20%, tetapi dapat berubah apabila besarannya mengikuti tax treaty atau P3B.
Rincian PPh 26 jasa luar negeri dengan tarif 20% (final) atas jumlah bruto akan dikenakan atas:
Bunga (mencakup diskontro, premium, serta insentif yang berhubungan dengan jaminan pembayaran pinjaman);
Dividen;
Royalti, sewa, atau pendapatan lain yang berhubungan dengan pemakaian aset;
Insentif yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
Pensiun serta pembayaran berkala;
Hadiah dan penghargaan;
Premi swap atau transaksi lindung lainnya;
Perolehan laba yang diperoleh dari penghapusan utang.
Sementara tarif 20% (final) dari laba bersih biasanya diharapkan dari penghasilan yang didapatkan dari penjualan aset di Indonesia. Premi asuransi yang dibayarkan langsung atau lewat broker kepada perusahaan asuransi yang ada di luar negeri pun termasuk PPh yang dikenakan tarif ini.
Perubahan yang direncanakan pemerintah sendiri berkaitan dengan relaksasi terhadap bunga obligasi internasional. Ada tiga ketentuan yang akan diterapkan, antara lain:
Bunga dari obligasi dengan nilai kupon setara dengan jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
Diskonto dari obligasi dengan nilai kupon sebesar selisih nilai nominal atau harga jual yang berada di atas harga perolehan obligasi dan tak termasuk bunga berjalan;
Diskonto dari obligasi tanpa bunga yang besaran selisihnya melebihi harga jual atau nominal yang berada di atas harga perolehan obligasi.
Untuk mempelajari relaksasi pajak penghasilan tersebut, Anda dapat mendiskusikannya bersama kantor konsultan pajak. Jadi, kalau Anda termasuk Wajib Pajak yang dikenakan tarif atas jenis PPh ini, Anda dapat menghitung dan membayar PPh 26 jasa luar negeri.
Pemerintah perbarui beberapa aturan PPh pasal 26, PPN, dan tata cara perpajakan (2021, January 21). Diakses pada 23 Januari 2021. https://nasional.kontan.co.id/
Meski tenggat pelaporan online pajak PPh 23 masih cukup jauh, Anda harus mempersiapkan dokumen maupun melunasi tagihan pembayaran. Sayangnya, masih ada Wajib Pajak yang belum mengetahui jenis objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan tersebut.
Salah satu contoh kasus yang dapat dijadikan pelajaran adalah saat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk cabang Ternate menunggak jasa pajak katering. Disitat dari Suara, jumlah tunggakan yang belum disetorkan ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate adalah sebesar Rp1,5 miliar, terhitung sejak 2013 sampai 2019. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dari Garuda Indonesia, sebab mereka menganggap urusan pajak katering dikelola kantor pusat, bukan daerah.
Ketentuan dan aturan jasa pajak katering
Untuk menghindari kesalahan serupa, Anda yang mengelola usaha katering harus memeriksa perhitungan pajak yang dikenakan dan jumlah yang dibayar. Jasa katering adalah salah satu objek pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dengan pengenaan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto apabila Wajib Pajak yang dipotong sudah mempunyai NPWP.
Kemudian, berdasarkan PMK No. 18/PMK.010/2010, jasa boga atau katering termasuk dalam jasa yang tak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Sebelum menyusun laporan online pajak PPh 23, Anda perlu mengetahui dulu kriteria jasa boga dan katering yang diatur dalam PMK tersebut, yaitu:
Jasa boga penyedia makanan dan minuman
Jenis jasa boga yang sudah dilengkapi perlengkapan dan peralatan yang dipakai dalam tahap pembuatan, penyimpanan, hingga penyajian yang dipakai untuk dihidangkan di lokasi yang ditentukan pelanggan.
Penyajian di lokasi yang ditentukan pelanggan
Jenis jasa boga yang menawarkan layanan penghidangan atau penyajian makanan maupun minuman di lokasi yang dikehendaki pelanggang seperti yang dijelaskan dalam ayat 2. Hal ini bisa dilaksanakan dengan maupun tanpa petugas beserta peralatannya.
Layanan-layanan di luar jasa boga
Jenis layanan atau jasa yang mencakup penjualan makanan maupun minuman yang diselenggarakan di sebuah tempat seperti kios, toko, dan lain sebagainya untuk menjual produk kuliner, baik secara langsung atau tak langsung atau pesanan.
Walau penghasilan yang diperoleh dari jasa boga atau katering termasuk objek pajak PPh pasal 23, bukan berarti secara otomatis pelaku usaha di bidang tersebut melakukan pemotongan atas pajak tersebut. Seperti yang termuat dalam UU Republik Indonesia 36/2008 pasal 23, dijelaskan bahwa PPh pasal 23 baru dikenakan pada penghasilan dari imbalan sehubungan jasa lain selain jenis yang sudah dipotong PPh, seperti yang dijelaskan Pasal 21.
Masih bingung bagaimana menghitung PPh pasal 23 untuk jasa katering? Anda bisa mendiskusikan hal tersebut di kantor konsultan pajak. Dengan begitu, Anda dapat menyusun laporan yang tepat dan bisa menyetorkan surat online pajak PPh 23.
Sumber:
KlikPajak (2018). Bagaimana Ketentuan Pajak Atas Jasa Catering di Indonesia? https://klikpajak.id/
Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air Nunggak Pajak Katering Hingga Miliaran (2020, August 28). Diakses pada 23 Januari 2021. https://www.suara.com/
Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, memenuhi pajak perusahaan jasa di masa pandemi terasa lebih sulit karena lumpuhnya sektor perekonomian. Pemerintah sendiri sudah memberikan sejumlah keringanan untuk mengurangi beban perpajakan. Namun, hal tersebut tak serta-merta menghapus kecemasan dan keraguan dari pelaku usaha, terutama yang baru merintis perusahaannya.
Dihimpun dari Databoks, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia per Oktober 2020 adalah 709 perusahaan atau hanya bertambah 35 perusahaan per Januari 2020 (674 perusahaan). Tak adanya pertumbuhan sejak bulan Oktober pun menandakan adanya kelesuan dalam dunia usaha.
Meski begitu, Anda masih berkesempatan mendirikan perusahaan saat situasi dan kondisi sudah memungkinkan. Sambil menunggu, Anda bisa menyiapkan jenis-jenis pajak yang harus dipenuhi agar nantinya perusahaan siap beroperasi serta bebas dari hukuman perpajakan.
Adapun empat kewajiban utama yang harus dipenuhi perusahaan baru, antara lain:
Membuat NPWP
Untuk menjadi Wajib Pajak badan, Anda harus memiliki NPWP Badan dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Setelah memiliki NPWP Badan, ada sejumlah kewajiban pajak lain yang harus Anda penuhi, salah satunya melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Pelaporan SPT sudah diatur dalam Undang-undang KUP pasal 3 ayat 1, 2, 4, dan 7. Jika ketahuan tak melaporkannya, Anda selaku Wajib Pajak badan akan dikenakan sanksi administrasi yang sudah diberlakukan.
Melaporkan SPT
Untuk melaporkan pertanggungjawaban pajak perusahaan jasa, Anda bisa merincinya dalam SPT. Surat tersebut memuat perhitungan pajak, penghasilan, objek pajak, harta, serta kewajiban pajak lainnya yang sudah disebutkan dalam perundang-undangan. Kemudian, Anda juga harus menyetor SPT sesuai waktu yang ditentukan. Pemerintah mengharuskan Wajib Pajak badan membuat dua jenis surat, antara lain SPT Masa dan SPT tahunan.
Pengukuhan menjadi PKP
Berdasarkan aturan pemerintah dan undang-undang, ada dua kondisi yang mengharuskan para pelaku usaha menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak). Satu, saat pengusaha menyerahkan barang atau jasa kena pajak di daerah pabean atau melakukan ekspor BKP (termasuk yang tak berwujud) dan BKP. Dua, saat pengusaha menjalankan perusahaan dengan omzet minimal 4,8 miliar dalam satu tahun buku. Dengan menjadi PKP, perusahaan pun dapat memungut PPN.
Menjalankan pembukuan
Kewajiban utama lainnya yang harus Anda penuhi saat menjalankan perusahaan baru adalah menyiapkan pembukuan khusus pajak bisnis, seperti yang diatur dalam Undang-undang KUP pasal 28. Pembukuan secara garis besar merupakan pencatatan teratur untuk mengumpulkan data atau informasi keuangan. Dengan kegiatan ini, perusahaan harus menyusun laporan keuangan yang memuat neraca dan laporan laba rugi setiap tahun pajak berakhir.
Untuk memudahkan perhitungan pajak perusahaan jasa, Anda bisa menggunakan jasa kantor konsultan pajak terpercaya.
Sumber:
Indopajak (2019). Baru Mendirikan Perusahaan? Ketahui dulu 4 Kewajiban Pajak berikut ini! https://indopajak.id/
Hanya 35 Perusahaan Publik Baru yang Tercatat di BEI selama Sembilan Bulan Terakhir (2020, November 16). Diakses pada 23 Januari 2021. https://databoks.katadata.co.id/
Relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi pajak PBB-P2 oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Jakarta Mohammad Tsani merupakan salah satu langkah untuk meringankan beban pajak warga maupun pelaku usaha, seperti yang dihimpun dari Liputan 6.
Keputusan ini pun telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jakarta 2251/2020. Wajib Pajak yang menerima keputusan angsuran dapat mengajukan penghapusan sanksi administrasi secara penuh, yakni 100%, atas angsuran yang dibayarkan sampai 15 Desember 2020.
Jika Anda ingin mengajukan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi lain, salah satunya yang tercantum dalam SPT, ada beberapa ketetapan yang harus diperhatikan, antara lain:
Tak diajukan keberatan;
Diajukan keberatan, tetapi dicabut Wajib Pajak dan disetujui permohonan pencabutannya oleh Ditjen Pajak;
Diajukan keberatan, hanya saja tak dipertimbangkan;
Tak diajukan permohonan atas pembatalan atau pengurangan surat ketetapan pajak (SKP);
Diajukan permohonan pengajuan pembatalan atau pengurangan SKP, tetapi kemudian dicabut Wajib Pajak;
Tak sedang diajukan permohonan pembatasan SKP atas hasil pemeriksaan;
Diajukan permohonan pembatalan SKP hasil pemeriksaan, tetapi dicabut Wajib Pajak atau pengajuan tersebut ditolak.
Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi pajak. Penyampaian surat permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Anda sebagai Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat PKP (Pengusaha Kena Pajak) dikukuhkan dapat dilakukan:
Secara langsung. Jika memilih cara ini, Anda akan mendapatkan bukti penerimaan surat yang diberikan kepada KPK;
Lewat pos dengan bukti pengiriman surat. Pastikan Anda menyertakan bukti pengiriman surat secara tertulis sebelum mengirimkannya lewat pos;
Lewat perusahaan ekspedisi atau jasa kurir. Ketika memilih cara ini, pastikan perusahaan ekspedisi dan jasa kurir yang dipilih merupakan badan hukum dan menyediakan layanan pengiriman dokumen penting;
E-filing. Dengan cara ini, surat permohonan dapat dikirimkan secara online dengan memilih menu yang disediakan DJP Online. Jika surat sudah diterima, Anda akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik.
Aturan lain terkait pengajuan penghapusan sanksi administrasi pajak
Dalam mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak, Anda sebagai Wajib Pajak hanya diizinkan melakukannya paling banyak dua kali. Untuk mengurangi risiko kesalahan atau penolakan, susun pengajuan tersebut bersama ahli di kantor konsultan pajak.
Kemudian, Ditjen Pajak akan memproses permohonan tersebut paling lama enam bulan sejak tanggal permohonan diterima sebelum memberikan keputusan atas pengajuan tersebut. Akan tetapi, kalau Ditjen Pajak tak memberikan tanggapan dalam jangka waktu enam bulan, maka pengajuan Wajib Pajak dianggap telah dikabulkan.
Ditjen Pajak pun akan memberikan keterangan tertulis terkait dasar penolakan atau pengabulan sehubungan penghapusan sanksi administrasi pajak apabila diminta Wajib Pajak.
Sumber:
Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (2020, October, 1). Diakses pada 23 Januari 2021. https://www.liputan6.com/
berlebihan. Meski pajak merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak perseorangan dan badan usaha, namun setiap orang pasti menginginkan nominal minimal dalam pembayaran pajak.
Tax planning yang dilakukan secara matang sejak awal memulai usaha akan meminimalkan utang pajak yang bisa saja terjadi pada usaha Anda. Sebab biaya pajak yang dibebankan pada perusahaan sedikit banyak akan mengurangi laba bersih. Hal ini lantaran objek pajak badan yang harus ditanggung perusahaan lebih dari satu, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai Bumi dan Bangunan, dan lain sebagainya.
Apa Itu Tax Planning?
Menurut William H. Hoffman, seperti yang dikutip dari online-pajak.com, tax planning adalah upaya wajib pajak untuk mendapatkan tax saving atau penghematan pajak melalui prosedur tax avoidance atau penghindaran pajak secara sistematis dan sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.
Tax planning yang diterapkan tentunya tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga pelaku usaha dapat menghindari pelanggaran pajak yang berujung dengan sanksi dari pemerintah.
Tujuan Tax Planning Pada Perusahaan
Ada beberapa tujuan dari dilakukannya tax planning PPh badan, di antaranya adalah sebagai berikut:
Memperkecil pengeluaran perusahaan dalam membayar pajak.
Untuk mengatur pajak yang dibayarkan perusahaan agar jumlahnya tidak lebih dari jumlah yang harus dibayarkan.
Menyiapkan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya tidak terkena sanksi.
Skema Tax Planning
Menerapkan tax planning harus menggunakan skema yang tepat supaya pajak perusahaan dapat terkontrol.
No
Jenis Skema
Pengertian
1.
Tax Avoidance
Perusahaan menghindari pengenaan pajak dengan transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Yakni dengan mengubah tunjangan karyawan menjadi natura, bukan uang. Sebab natura bukan objek pajak PPh pasal 21.
2.
Tax Saving
Pemberian natura pada karyawan diubah menjadi tunjangan dalam bentuk uang dengan tujuan efisiensi beban pajak.
3.
Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
Mengkreditkan pajak yang sudah dipotong dengan persyaratan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. seperti halnya PPh 22 atas pembelian solar dan/atau impor, PPh 23 terkait jasa atau sewa, dan pajak fiskal luar negeri.
4.
Melakukan penundaan dalam membayar kewajiban pajak
Perusahaan dapat menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperbolehkan.
5.
Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan
Penguasaan terhadap peraturan pajak yang berlaku supaya terhindar dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Dengan menerapkan strategi tax planning PPh badan seperti di atas, suatu perusahaan dapat menghemat pengeluaran untuk biaya pajak. Supaya tax planning dapat dijalankan dengan efektif, perusahaan dapat bekerja sama dengan kantor konsultan pajak.
Selain tertib membayar pajak, setiap warga negara berkewajiban untuk memahami ketentuan pajak yang berlaku. Sebab, berbagai jenis pajak yang dibebankan pada warga negara maupun penghasilan yang diterima, termasuk dalam objek pajak yang diatur dalam PPh 23 jasa tentang pajak penghasilan. Kurang leih terdapat 62 jenis jasa yang termasuk dalam objek PPh pasal 23 dan berkewajiban membayar pajak.
Penjelasan Terkait PPh Pasal 23
Mengutip dari online-pajak.com, PPh pasal 23 ialah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh pasal 21.
PPh pasal 23 ini biasanya dikenakan ketika terjadi transaksi antara penerima penghasilan atau pemberi jasa dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan pajak penghasilan ke kantor pajak.
Tarif dan Objek PPh Pasal 23
Tarif pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 23 merujuk pada Dasar Pengenaan Pajak. Artinya, tarif pajak penghasilan yang dikenakan adalah berdasarkan jumlah bruto penghasilan itu sendiri. Sesuai dengan PPh 23 jasa, terdapat dua tarif yang berlaku dalam pajak penghasilan. Yakni tarif 15% dan 2% dari bruto. Selain itu, terdapat tarif pajak yang bersifat opsional pada PPh pasal 23 terkait pajak penghasilan.
No
Tarif PPh Pasal 23
Objek Pajak
1.
Tarif 15% Pph
Dividen kecuali yang diberikan untuk pribadi dikarenakan adanya bunga dan royalti Hadiah jenis apapun selain yang sudah dipotong pajak penghasilan pada pasal 21
2.
Tarif 2% Pph
Jasa teknik manajemen konstruksi Jasa teknik manajemen konsultan Jasa hukum Akuntansi Arsitektur Perancang Penebangan hutan Penunjang penambangan, dan lain sebagainya
3.
Pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif PPh
Penghasilan yang tidak ber-NPWP
4.
Pajak bersifat final
Penghasilan yang berhubungan dengan jasa catering
Contoh Perhitungan PPh Pasal 23
Cara menghitung PPh pasal 23 sebenarnya cukup mudah. Yakni dengan mengalikan tarif PPh dan bruto. Sebuah perusahaan yang melakukan pembayaran dividen tunai kepada perusahaan lain senilai Rp 200.000.000 dan melakukan penyertaan modal, maka perhitungannya menggunakan rumus tarif PPh 15%.
PPh 23 = 15% x pembayaran dividen
= 15% x Rp 200.000.000
= Rp 30.000.000
Ketentuan Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 23 Jasa
Selain mengetahui tarif PPh, wajib pajak juga perlu memahami ketentuan saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23.
PPh pasal 23 terutang adalah masa pembayaran atau jatuh tempo pada akhir bulan.
PPh pasal 23 disetor oleh pemotong pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan selanjutnya setelah bulan terutang.
SPT PPH wajib disetorkan pada Kantor Pelayanan Pajak minimal 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Pengadilan pajak merupakan badan peradilan yang berwenang dan bertugas menyelesaikan sengketa perpajakan di Indonesia. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan sengketa perpajakan. Mulai dari ketidak puasan Wajib Pajak pada kebijakan perpajakan yang dikeluarkan Ditjen Pajak, perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan Ditjen Pajak, keberatan atas penetapan sanksi, hingga perbedaan metode perhitungan jumlah pajak.
Untuk menyelesaikan sengketa pajak, Wajib Pajak harus mengajukan gugatan ataupun banding ke pengadilan. Banding dapat diajukan Wajib Pajak pada keputusan yang bisa diajukan berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan gugatan, seperti yang dikutip dari news.ddtc.co.id, gugatan pajak adalah upaya hukum yang dilakukan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan penagihan atau terhadap keputusan yang bisa diajukan gugatan sesuai peraturan undang-undang.
Sebelum mengajukan banding atau gugatan ke pengadilan, Wajib Pajak, baik perseorangan maupun badan usaha bisa berkonsultasi lebih lanjut pada kantor konsultan perpajakan untuk mengetahui prosedur yang tepat.
Jenis Gugatan yang Bisa diajukan ke Pengadilan Pajak
Ada dua jenis gugatan yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak ke pengadilan pajak, antara lain adalah:
Gugatan oleh negara terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Meski begitu, persidangan di pengadilan hanya bisa dilakukan setelah adanya peneguran dan peringatan yang ditujukan pada Wajib Pajak.
Gugatan yang diajukan Wajib Pajak atas proses penagihan, seperti halnya penagihan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, gugatan ini dapat diajukan ketika ada penyitaan aset tanpa didahului peringatan terlebih dahulu.
Syarat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak
Untuk mengajukan gugatan, Wajib Pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam pasal 40.
Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 ari sejak tanggal diterimanya keputusan pelaksaan penagihan. Pengecualian untuk aturan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Gugatan bisa diajukan atas selain atas keputusan pelaksanaan penagihan dalam jangka waktu 30 hari. Terhitung sejak diterimanya keputusan.
Gugatan yang diajukan harus disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterimanya surat keputusan penagihan.
Melampirkan salinan keputusan pelaksanaan penagihan pada surat gugatan.
Dasar Hukum Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Pajak
No
Dasar Hukum
Peraturan Terkait
1.
Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah ke dalam UU No 28 Tahun 2007
Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2.
UU Nomor 14 Tahun 2002 pasal 1, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Tentang Pengadilan Pajak
3.
Pasal 1, 37 UU Nomor 19 Tahun 1997 yang diubah ke dalam UU Nomor 19 Tahun 2000
Setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk membayar pajak, kecuali yang dibebaskan dalam peraturan perundang-undangan. Karena bersifat wajib, terdapat sanksi pajak yang ditetapkan pemerintah untuk setiap wajib pajak yang melanggar.
Pajak sendiri merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar negara yang digunakan untuk membangun infrastruktur dalam negeri. Sebelum membahas lebih jauh tentang macam-macam sanksi untuk wajib pajak yang telat melaporkan dan membayar pajak, ada baiknya membahas pengertian dari wajib pajak terlebih dahulu.
Pengertian Wajib Pajak
Wajib pajak sering kali diasumsikan sebagai mereka yang melaporkan dan membayarkan pajak. Padahal, wajib pajak sebenarnya memiliki pengertian yang lebih luas. Dilansir dari online-pajak.com, pengertian wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah, orang pribadi ataupun badan yang meliputi pemotong pajak, pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Seorang wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang. Kewajiban wajib pajak mulai dari memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, hingga bersifat kooperatif dalam mengikuti pemeriksaan pajak.
Sementara hak wajib pajak yang dilindungi undang-undang di antaranya adalah hak untuk dijaga kerahasiaan identitasnya, hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk mengangsur dan menunda pajak dengan melaporkan alasannya, dan hak untuk dibebaskan dari kewajiban pajak.
Sanksi Pajak Jika Telat Melaporkan dan Membayar Pajak
Wajib pajak yang telat melaporkan dan membayar pajak akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Sanksi administrasi bagi wajib pajak terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan sesuai dengan yang tertera pada perundang-undangan. Bagi wajib pajak yang melanggar kewajiban pelaporan akan dikenakan sanksi denda.
No
Jenis Kasus
Jenis Sanksi
1.
SPT tidak disampaikan: a. Sebuah SPT Masa PPN b. SPT masa lainnya c. SPT Tahunan PPh WP Badan d. SPT Tahunan PPh WP OP
Rp 500.000 Rp 100.000 Rp 1.000.000 Rp 100.000
2.
Pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan sebelum penyidikan
150% x jumlah pajak bayar
3.
a. Sebuah PKP tidak membuat faktur pajak b. PKP tidak mengisi formulir pajak secara lengkap c. PKP melaporkan faktur tidak sesuai masa terbit
2% dari pengenaan pajak
4.
PKP gagal produksi telah diberikan restitusi
2% dari pengenaan pajak
5.
Pengajuan ditolak atau dikabulkan sebagian
50% x jumlah pajak berdasarkan keputusan pajak yang telah dibayar sebelum menyerahkan persetujuan
6.
Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian
100% x jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan permohonan
Wajib pajak dapat berkonsultasi secara lebih lanjut dengan kantor konsultan pajak untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan secara lebih lengkap dan terhindar dari sanksi pajak.
Bagi Anda yang terlambat membayar pajak atau melaporkan SPT, sebaiknya segeralah melunasi tagihan pajak agar terhindar dari denda pajak administrasi ataupun pidana. Membayar denda keterlambatan pajak bisa dilakukan secara online melalui aplikasi. Dengan adanya aplikasi, pembayaran denda pajak bisa dilakukan secara lebih praktis, mudah, cepat, dan transparan.
Denda Pajak Pada Pasal 7 KUP
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 7 ayat 1, ada beberapa peraturan terkait pengenaan denda pajak seperti berikut:
Denda Rp 1.000.000 per SPT untuk SPT Tahunan Badan yang tidak disampaikan pada waktunya.
Sanksi denda sebesar Rp 500.000 per SPT untuk SPT Tahunan Orang Pribadi yang tidak disampaikan pada waktunya.
Denda Rp 500.000 per SPT untuk SPT Masa PPN yang tidak disampaikan tepat pada waktunya.
Denda Rp 100.000 per SPT untuk SPT Msa lainnya yang tidak disampaikan tepat pada waktunya.
Dasar Hukum Denda Pajak yang Berlaku di Indonesia
No
Denda Pajak
Dasar Hukum
1.
Sanksi Bunga
UU KUP 2007 Pasal 8 Ayat (2) UU KUP 2007 Pasal 8 Ayat (2a) UU KUP 2007 Pasal 9 Ayat (2a) UU KUP 2007 Pasal 9 Ayat (2b) UU KUP 2007 Pasal 8 Ayat (2a) UU KUP 2007 Pasal 13 Ayat (5) UU KUP 2007 Pasal 14 Ayat (3) UU KUP 2007 Pasal 14 Ayat (5)
2.
Sanksi Denda
UU KUP 2007 Pasal 7 ayat (1) UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (3) UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (4) UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (5) UU KUP 2007 Pasal 25 ayat (9) UU KUP 2007 Pasal 27 ayat (5d)
3.
Sanksi Kenaikan
UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (5) UU KUP 2007 Pasal 13 ayat (3) UU KUP 2007 Pasal 13A UU KUP 2007 Pasal 15 ayat (2) UU KUP 2007 Pasal 17C ayat (5) UU KUP 2007 Pasal 17D ayat (5)
Kapan Denda Sanksi Pajak Dibayarkan?
Seorang Wajib Pajak bisa membayarkan denda setelah menerima STP. Pembayaran denda selambat-lambatnya adalah 1 bulan sejak STP diterima.
Sebagai contoh, PT A yang merupakan Wajib Pajak harus menyetorkan PPN dan melaporkan SPT Masa PPN pada akhir bulan Juni 20019 pada akhir bulan berikutnya, yaitu Juli 2019. Namun, PT A terlambat dalam melaporkan SPT sesuai waktu yang telah ditentukan. Setelah menerima STP, PT A bisa segera membayarkan denda pajak selambat-lambatnya satu bulan setelah menerimanya.
Nah, itulah dasar hukum dan kapan denda sanksi dapat dibayarkan. Anda juga bisa mengunjungi kantor konsultan pajak untuk konsultasi lebih lanjut supaya dalam membayar denda pajak tanpa kendala.
Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negaranya. Jadi, setiap sen uang pajak yang nantinya dibayarkan oleh rakyat tentunya akan masuk ke dalam pos pendapatan negara tepatnya dari sektor pajak. Pajak yang telah dipungut akan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan tujuan demi kesejahteraan masyarakat.
Dapat disimpulkan bahwa uang pajak ini digunakan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, pajak juga merupakan sumber dana pemerintah untuk mendanai perencanaan pembangunan di pusat dan juga daerah, misalnya seperti membiayai anggaran pendidikan dan kesehatan, membangun fasilitas umum dan lainnya.
Nah, bagaimana dengan konsultan pajak dan apa tugasnya? Mungkin Anda pernah melihat kantor konsultan pajak bukan? Jadi, konsultan pajak ini merupakan orang yang nantinya memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan kepada wajib pajak. Namun, kenapa kita harus membutuhkan jasa konsultan pajak? Untuk membantu menjawab pertanyaan seperti ini, dapat Anda lihat ulasan berikut ini:
Pengertian Konsultan Pajak
Konsultan pajak merupakan orang yang akan memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada klien wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak-haknya dan juga memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dalam peraturan undang-undang perpajakan.
Jadi, artinya, dimana konsultan pajak ini nantinya akan bertugas membantu para wajib pajak dalam mengurus segala hal yang mana berhubungan langsung dengan pajak. Dengan begitu, klien yang menggunakan jasa konsultan pajak tersebut akan dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dengan baik.
Meskipun saat ini pajak perusahaan jasa sudah banyak kita temui di Indonesia, Namun jika Anda menggunakan jasa konsultan pajak maka diharapkan bisa memilih jasa yang terpercaya dan terbaik sehingga segala urusan perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik. Tak hanya itu saja, pada biasanya para jasa konsultan pajak tersebut akan menawarkan beberapa layanan seperti :
Kepatuhan pajak
Perencanaan pajak
Pemeriksaan laporan pajak
Pendampingan dalam pemeriksaan pajak
Restitusi pajak
Konsultasi
Penyelesaian sengketa pajak
Perlukah Kita Menggunakan Jasa Konsultan Pajak?
Setelah Anda mengetahui pengertian dari konsultan pajak dan layanan apa saja yang ditawarkan, mungkinkan Anda masih penasaran kenapa harus menggunakan jasa konsultan pajak, terlebih lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar konsultan pajak tidaklah murah dan bisa saja dapat membebankan Anda nantinya.
Pada dasarnya dalam mengambil keputusan memilih jasa konsultan pajak atau tidak, tentu harus Anda pertimbangkan terlebih dahulu dengan matang. Untuk itu, Anda harus bisa memperkirakan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Kemudian Anda juga harus dapat memeriksa SDM di dalam perusahaan, mungkin saja sebenarnya Anda juga memiliki sumber daya yang cukup dalam mengurus segala hal dengan sendiri terutama mengurus kewajiban perpajakan Anda.
Namun, jika sebaliknya Anda memiliki finansial yang lebih dan tetap ingin menggunakan jasa konsultan pajak tentu tidak ada masalah, yang terpenting Anda bisa memilih kantor konsultan pajak terpercaya sehingga Anda tidak dibohongi. Menggunakan jasa konsultan dalam mengurus segala hal baik itu mengenai online pajak pph 23 dan lainnya tentu akan dilakukan dengan baik.
Ada banyak keuntungan jika memilih jasa konsultan pajak diantaranya seperti lebih efisien karena memang tingkat kesalahan yang ada tentunya sangat kecil sekali sehingga minim risiko untuk membayar lebih, perusahaan yang telah memilih jasa tidak lagi terbebani dengan berbagai urusan pajak dan urusan administratif pajak karena semua sudah ditangani oleh jasa konsultan pajak hingga perusahaan juga dapat melakukan perencanaan pajak ataupun tax planning pph badan dengan tepat.
Sanksi Pajak di Indonesia
Seperti yang Anda ketahui bahwa melakukan pembayaran pajak tentu saja sudah menjadi kewajiban seluruh warga negara Indonesia terkecuali bagi mereka yang memang dibebaskan oleh peraturan undang-undang perpajakan. Namun, bagaimana jika ada warganya yang tidak membayar wajib pajak?
Tentu saja mereka akan mendapatkan teguran sanksi pajak, yang mana pemberian sanksi mengenai perpajakan ini tentunya dapat dalam bentuk surat teguran ataupun tindakan tegas yaitu penyanderaan (gijzeling). Penyanderaan ini tentunya dapat dilakukan selama 6 bulan dan dapat pula diperpanjang paling lama 6 bulan.
Selain itu, menurut statistik yang sejak tahun 2015 hingga 2017 sedikitnya ada sekitar 117 wajib pajak yang disandera oleh pihak DJP (Direktorat Jendera; Pajak) di rumah tahanan. Jadi, kebanyakan kasus ini merupakan wajib pajak yang mana memiliki hutang pajak sedikitnya sekitar Rp. 100 juta.
Oleh karena itu, angka seperti di atas membuktikan bahwa pemerintah di Indonesia tidak main-main dalam melakukan dan menegakkan peraturan perpajakan di Indonesia bahkan bagi pelanggar wajib pajak yang tidak membayar dengan tepat waktu tentunya akan dikenakan denda pajak bahkan bagi pelanggar wajib pajak nakal tentu saja akan di beri sanksi keras dan bahkan bisa masuk ke pengadilan pajak.
Namun, bagaimana dengan penghapusan sanksi administrasi pajak? Di sini Anda juga dapat mengajukan permohonan mengenai penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang ada di dalam SKP atau Surat Ketetapan Pajak ataupun STP (Surat Tagihan Pajak).
Jadi, sanksi administrasi seperti denda, bunga dan juga kenaikan yang terutang sesuai yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan mengenai sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak ataupun bukan karena kesalahannya.
Sanksi Denda
No.
Peraturan
Tentang
Jenis Sanksi
1.
UU KUP 2007 Pasal 7 ayat (1)
SPT Tidak Disampaikan : SPT Masa PPNSPT Tahunan PPh WP BadanSPT Masa lainnyaSPT tahunan PPh WP OP
Pengungkapan ketidakbenaran dan juga pelunasan sebelum penyidikan
150% x jumlah pajak yang kurang bayar
3.
Undang –Undang KUP 2007 Pasal 14 ayat 4
PKP tidak membuat tentang faktur pajakPKP tidak mengisi form pajak dengan secara lengkap dan benarPKP melaporkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan masa terbit
2% dari pengenaan pajak
4.
Undang-Undang KUP 2007 pasal 14 ayat 5
PKP gagal produksi telah diberikan restitusi
2% dari pengenaan pajak
5.
UU KUP 2007 Pasal 25 ayat 9
Pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian
50% x jumlah pajak yang berdasarkan dengan keputusan keberatan dan dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan tepatnya sebelum mengajikan keberatan
6.
Undang-Undang PAsal 27 ayat 5d
Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian
100% x jumlah pajak yang berdasarkan dengan putusan banding dan dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan tepatnya sebelum mengajukan keberatan
Jadi, mengenai PPh 23 jasa ini adalah pajak yang nantinya dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa, modal, hadiah dan juga penghargaan, selain yang memang telah dipotong pada PPh pasal 21. Selain itu, pada umumnya pihak pemberi penghasilan akan memotong dan juga melaporkan PPh 23 tersebut kepada kantor pajak.
Sedangkan untuk PPh 26 jasa luar negeri merupakan pajak penghasilan yang nantinya dipotong langsung dari badan usaha apapun yang ada di Indonesia yang mana melakukan transaksi pembayaran seperti gaji, royalti, bunga, dividen dan lainnya kepada wajib pajak luar negeri.
Demikian ulasan singkat tentang kantor konsultan pajak – jasa konsultan pajak dan sanksi pajak yang bisa Anda lihat seperti di atas. Semoga informasi tersebut bisa menambah pengetahuan Anda tentang pajak dan sanksi pajak.
